Mahfud Bahas Investasi Berujung Suap di Debat Cawapres 2024, Sebut Perlunya Pemimpin Tahu soal Hukum
Mahfud meyebut para pengusaha memerlukan sosok pemimpin yang dapat tegas terhadap tindak korupsi di dunia usaha, hal ini untuk menghindari suap
Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Wahyu Gilang Putranto
TRIBUNNEWS.COM - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD menyebut negara membutuhkan sosok pemimpin yang mengerti soal hukum.
Terutama hukum soal ekonomi, investasi hingga perdagangan.
Dijelaskan Mahfud, para pengusaha memerlukan sosok pemimpin yang dapat tegas terhadap tindak korupsi di dunia usaha.
Mahfud ingin para investor kabur hanya gara-gara sulitnya berinvestasi di Indonesia.
"Mau investasi malah mereka (investor) diperas, lalu kalau ketauan (membayar sesuai permintaan) mereka ditangkap dan dianggap menyuap."
Baca juga: Pengamat Sarankan Capres-Cawapres Angkat Kesejahteraan Nelayan
"Oleh sebab itu, mereka mengatakan 'kami perlu seorang penegak hukum sepeti bapak (Mahfud Md)", ungkap Mahfud MD.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat penyampaian visi dan misi di debat kedua cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Jumat (22/12/2023).
Diketahui debat kali ini bertema ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital, kemudian keuangan, pajak dan tata kelola APBN-APBD, lalu soal investasi, perdagangan, infrastruktur dan perkotaan.
Cawapres yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemananan Nasional (Menkopolhukam) ini menyebut akan memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia.
Dijelaskan Mahfud, saat ini banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, khususnya dilembaga pemerintahan, baik itu lembaga yudikatif, eksekuti maupun legislatif.
Menurutnya, tidak akan ada pertumbuhan ekonomi apabila korupsi terus terjadi.
"Pertumbuhan ekonomi selama 7 persen adalam setahun, tapi masalahnya banyak korupsi, dan ini ada disektor-sektor konsumsi, belanja pemerintah dan investasi dan itu memang betul terjadi."
"Berdasarkan hasil sidik, yudikatif, eksekuti maupun legislatif ada korupsi, akibatnya rakyat miskin," kata Mahfud MD.
Beberapa kasus yang pernah ditemui Mahfuid seperti susahnya masyarakat miskin mendapatkan minyak subsidi hingga sekolah gratis.
"Saya bertemu dengan Jony dan Tedy, pegawai angkutan truk yang mengatakan tidak pernah mendaptakan subsidi minyak, lalu ada anak di Bandung Barat yang mengatakan "Bapak saya ingin terbang meraih cita" tapi kenyataannya dia tak bisa terbang."
"Di Madura kaya gas alam tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal," ujar Mahfud MD.
Untuk itu, kata Mahfud, diperlukan seorang pemimpin yang bisa menangani kasus ini.
"Kita harus lawan korupsi, meminjam istilah anak muda (mengatakan) 'Hai koruptor kutabrak kau!'."
"(Ini dilakukan) dalam rangka pemerataan," tegas Mahfud MD.
Baca juga: Mengenal Topi Tii Langga yang Dipakai Ganjar saat Debat Cawapres, Pernah Dipakai Jokowi
Sebelumnya, pernyataan serupa juga pernah disampaikan capres Ganjar Pranowo saat Debat Capres Pilpres 2024, Selasa (12/12/2023).
Menurut Ganjar, seluruh keluhan masyarakat terkait pemerataan akses internet, layanan kesehatan hingga pekerjaan akan bisa tertangani apabila pemerintahannya bersih.
Selain itu, pemerintahan juga harus akomodatif.
"Kita sikat korupsi itu tidak dengan kata-kata tapi dengan keseriusan," ujar Ganjar Pranowo.
Dan menurut Ganjar, ia sangat beruntung mendapatkan pasangan calon seorang Mahfud MD yang tentunya memiliki banyak sekali pengalaman di bidang ini.
"Pak Mahfud adalah mitra saya yang selama ini sebagai Menko (Polhukam) yang mengeksekusi (masalah) itu dengan baik, kita akan lakukan (harapan rakyat) itu," tegas Ganjar.
Dijelaskan Ganjar, ia telah mengunjungi beberapa tempat dari Sabang sampai Merauke untuk 'belanja masalah' terkait dengan keluhan rakyat.
Dari ujung Barat, kata Ganjar, Mahfud yang mendatangi Sabang dan mendapatkan masalah soal kesejahteraan guru agama.
Selanjutnya di NTT, Ganjar menemukan keluhan warga susah mendapatkan akses pekerjaan dan internet bagi anak sekolah.
Di NTB, Ganjar mendapati warga yang ingin mendapatkan hak demokrasi yang sama dengan warga lainnya.
Masyarakat suku Dayak, kata Ganjar, juga mengiginkan untuk dilibatkan dalam setiap keputusan pemerintahan dan di Merauke Ganjar menemui susahnya layanan kesehatan.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.