TRIBUNNEWS.COM - Kepala Pusat Riset Kependudukan (PRK) BRIN, Nawawi menilai pengintegrasian data penerima bantuan sosial (bansos) dan data kependudukan (NIK) sebagai hal yang layak dilakukan.

“Single data on population sudah lama selalu diwacanakan tapi untuk implementasinya tidak mudah. Kita punya data DTKS Kemensos yang cukup representatif, tapi praktiknya hanya bisa diakses pusat,” terangnya.

Data terintegrasi juga akan meluaskan manfaat, tidak sekadar untuk program bansos.

"Data terintegrasi juga penting untuk fokus pada target sasaran pelaksanaan program pemerintah. Data kependudukan terintegrasi seharusnya bukan hanya untuk bansos, tapi menyeluruh termasuk kebutuhan utk penyelenggaraan pendidikan dan training, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain,” tambahnya.

Baca juga: TKN Sebut Kapasitas Gibran Buat Mahfud-Cak Imin Gugup dan Gagap Saat Debat Cawapres

Kendati demikian, program tersebut akan mendapati tantangan dari sisi implementasi.

“Perlu effort besar untuk mengintegrasikan data NIK termasuk system dan maintenance-nya. Apalagi untuk updating-nya," tegasnya.

Nawawi mewanti-wanti agar data terintegrasi tidak hanya bisa diakses oleh pemerintah pusat melainkan pula pemerintah daerah.

“Terpenting, data tersebut bisa diakses oleh pemerintah di daerah. Sehingga pelaksanaan program kebijakan di daerah juga mengacu ke single data tersebut,” katanya.

Sebelumnya, paslon Ganjar-Mahfud MD menawarkan program KTP Sakti.

Alih-alih menghapus bansos, paslon tersebut akan akan memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penyaluran bansos dengan mengintegrasikan data penerima bantuan pemerintah dengan nomor induk kependudukan (NIK).

Nawawi menilai ide tersebut akan lebih menjamin bansos tepat sasaran.

“Ide ini pastinya bagus, karena data yang terintegrasi meminimalisir penyelewengan di lapangan,” lanjutnya.

Misi 3 Cawapres

Para calon wakil presiden (cawapres) memaparkan masing-masing gagasannya di akhir debat pada Jumat (22/12/2023).