TRIBUNNEWS.COM - Berbagai program telah diusung oleh paslon capres-cawapres dalam dua debat yang telah digelar KPU.

Selain sektor ekonomi hingga kesehatan, terobosan untuk Pemerintah ke depan.

Seperti gagasan kabinet zaken oleh pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD yang dinilai fundamental untuk menghindari politik ‘dagang sapi’.

Pusat Riset Politik BRIN Aisah Putri Budiatri, mengatakan, gagasan ini bisa efektif untuk mendorong kerja kabinet yang lebih produktif untuk kepentingan publik.

Baca juga: Gibran Sebut Soal Hilirisasi Digital Saat Debat Cawapres, Ini Maknanya

"Tidak hanya itu, koalisi pemerintah juga diisi oleh partai yang sejak proses pemilu bersama untuk mencalonkan satu pasangan pilpres atas dasar kesamaan pandang visi-misi, atau setidaknya telah berjuang bersama untuk pemilu sejak awal," katanya Sabtu (23/12/2023).

Menjadi aspek yang ideal dalam konteks menempatkan orang yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan, tidak didasarkan kepentingan politik pragmatis berbasis dukungan partai semata.

Sebelumnya, Ganjar-Mahfud MD disebut berkomitmen untuk membentuk kabinet tanpa sistem ‘jatah menteri’ jika nantinya terpilih memimpin Indonesia.

Mahfud menyatakan, secara politik, nantinya pengangkatan menteri tidak boleh memakai sistem politik ‘dagang sapi’. Hal itu kemudian diaminkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Puput menambahkan jika hal itu dilakukan akan menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat.

“Koalisi pemerintah tidak menjadi bengkak, sehingga menyisakan kelompok politik oposisi yang bekerja sebagai penyeimbang dan pengawas kerja pemerintah. Situasi ini akan menciptakan demokrasi yang sehat,” terangnya.

Kendati demikian, pilihan ‘tanpa jatah menteri’ itu bukan tanpa konsekuensi bagi presiden dan pemerintah. Kelompok politik oposisi akan menguat.

“Karena oposisi akan menguat, maka eksekutif harus bekerja maksimal untuk kepentingan publik agar segala proses pembuatan kebijakan dan anggaran dapat berjalan efektif dan tidak terhambat di parlemen,” tambahnya.

Puput menambahkan sistem politik tanpa jatah menteri atau tanpa merupakan posisi ideal yang seharusnya berjalan dalam sistem demokrasi.

PDIP juga dinilai punya tanggung jawab politik untuk mewujudkan hal tersebut.