TRIBUNNEWS.COM -- Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo mendorong pengembangan potensi ekonomi desa, termasuk sektor pariwisata melalui desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan perekonomian.

Sementara pasangan capres no urut 2 Prabowo Subianto/Gibran Rakabuming yang menargetkan rasio pajak dinaikkan jadi 23 persen dianggap membingungkan.

Oleh karena itu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berpendapat bahwa kawasan wisata desa harus terus dikembangkan sebagai destinasi alternatif.

Baca juga: KPU Gelar Rapat Evaluasi Debat Capres, Bahas Komplain Soal Mic, Singkatan hingga Bahasa Asing

“Inilah yang menjadi potensi-potensi desa yang kelak kemudian bisa ditularkan. Potensi wisata yang ada di Indonesia, entah itu budaya, alam, artifisial, tapi di satu sisi tetap perlu ada event-event, itu perlu ditingkatkan,” kata Ganjar, usai menemui penggiat wisata dan Bumdesa di Omac Cokro Tulung, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (27/12/2023).

Ke depan yang perlu terus dikembangkan adalah interkoneksi. Masalah inilah yang kerap disampaikan para penggiat wisata, sehingga paket-paket wisata tidak dapat dipasarkan secara optimal kalau tidak ada interkoneksi.

Keluhan lain yang disampaikan kepada Ganjar, adalah kerjasama dengan para pelaku pariwisata. Menurut Ganjar, perlu ada database yang lebih banyak tentang potensi-potensi wisata yang ada, tak terkecuali wisata desa.

“Karena kalau itu terjadi, maka itu bisa menjadi pilihan-pilihan alternatif yang bisa disampaikan ke pasar,” tegasnya.

Ganjar menyampaikan, pengembangan kawasan wisata desa sudah dilakukannya saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dulu Pemprov Jateng memberikan bantuan kepada desa-desa wisata, agar bisa berkembang. Bahkan diakui Ganjar, ada yang mendapat bantuan hingga Rp1 miliar saat itu.

“Tinggal bagaimana pengembangan manajemen atau pengelolaannya agar lebih baik,” paparnya.

Baca juga: Survei Indikator Setelah Debat Capres: Elektabilitas Ganjar-Mahfud Buntuti Prabowo-Gibran

Sebab itu, Ganjar sepakat agar wisata desa terus digencarkan, sehingga ekonomi tumbuh cepat. Wisata desa tidak boleh dilihat sebelah mata, sebab menurut dia, penikmatnya bukan lagi sebatas wisatawan domestik, tapi sudah mancanegara.

“Yang di Jawa saja saya lihat pengujungnya sudah ada dari luar Jawa,” katanya. 

Membingungkan

Pernyataan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka yang menargetkan menaikkan tax ratio (rasio pajak) menjadi 23 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) jika terpilih sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029, dinilai membingungkan dan tanpa dasar.

Penilaian itu disampaikan ekonom Piter Abdullah menanggapi pernyataan Gibran dalam Debat Perdana Cawapres di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC), pada 22 Desember lalu. Turut dalam debat itu, Cawapres Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar dan Cawapres Nomor Urut 3 Mahfud MD.

Piter yang juga menjabat Direktur Eksekutif Segara Research Institute mengatakan, Gibran seharusnya menjabarkan secara rinci dalam waktu singkat langkah-langkah konkret apa yang akan ditempuh untuk menaikkan rasio pajak hingga 23%. Sebab, untuk menaikkan rasio pajak ke posisi 15% saja, dalam waktu lima tahun akan mendapat banyak tantangan.

“Harus ada hitung-hitungan yang jelas. Tidak asal taruh angka. Sebab menurut saya, penjelasan Gibran tentang bagaimana menaikkan rasio pajak menjadi 23%, tidak clear dan membingungkan,” kata Piter di Jakarta, Rabu (27/12/2023).

Perhitungan rasio pajak, lanjut Piter, adalah hasil pembagian dari PDB. Artinya, jika pertumbuhan PDB naik, maka penerimaan perpajakan juga meningkat, meskipun belum tentu rasio pajak naik.

“Sebenarnya bukan angkanya yang membuat target itu disebut realistis atau tidak realistis. Tetapi bagaimana mencapainya, yang membuat target itu disebut realistis atau tidak,” kata Piter menegaskan.

Dia pun menyebut, seharusnya setiap angka dan target yang tertuang dalam Visi Misi Pasangan Calon (Paslon) Capres - Cawapres harus berdasarkan data akurat, perhitungan, dan kajian matang.
Jika hanya menyebut angka, kata dia, akan sulit merealisasikan rasio pajak 23% dalam waktu lima tahun. Sebab penetapan target tersebut tanpa langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi yang nyata.

“Rasio pajak atau total nilai penerimaan perpajakan Indonesia terhadap nilai ekonomi atau produk domestik bruto hingga kuartal III 2023 adalah sebesar 10,03%. Dan, ditargetkan pada tahun 2024 sebesar 12%,” jelas Piter.

Gibran tidak menjelaskan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai target rasio pajak hingga 23%. Sehingga target rasio pajak terhadap PDB yang disampaikan Gibran memunculkan beragam pertanyaan. Khususnya terkait kebijakan dan program apa saja yang akan diterapkan pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka untuk merealisasikan target itu jika terpilih nanti.

Dalam debat tersebut, Gibran mengatakan tidak akan menaikkan tarif pajak (tax rate). Hal itu membuat target kenaikan rasio pajak memunculkan keraguan tentang pemahaman terkait pajak Paslon nomor urut 2.

“Kalau hanya sekadar meningkatkan kepatuhan membayar pajak dan mengeksekusi kasus-kasus hukum pajak, saya kira tidak akan bisa mencapai sampai 23%. Itu tidak cukup,” kata Piter.

Piter juga secara terbuka mengimbau pasangan Capres-Cawapres agar menjabarkan dan menjelaskan secara rinci program-program yang ditawarkan kepada masyarakat. Baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya.

“Jangan hanya di permukaan saja, lalu tidak bisa dijabarkan ketika ditanya lawan debat. Harus digali lebih jauh. Sepanjang pasangan Capres-Cawapres bisa menjelaskan semua target-target, masyarakat akan menilai dari penjelasan apakah target-target itu menjadi realistis atau tidak,” pungkasnya. (*)