TRIBUNNEWS.COM - Pendaftaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilu 2024, resmi dibuka pada Selasa (2/1/2024) hari ini.

Masyarakat yang ingin menjadi pengawas TPS Pemilu 2024 bisa mendatangi kantor sekretariat panwaslu kecamatan sesuai alamat di KTP untuk mengambil berkas.

Sesuai namanya, pengawas TPS bertugas mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada hari pencoblosan yaitu Rabu, 14 Februari 2024.

Lantas, apa saja pekerjaan pengawas TPS Pemilu 2024?

Pekerjaan pengawas TPS meliputi tugas, wewenang, dan kewajiban saat mengawasi TPS pada Pemilu 2024.

Pengawas TPS bekerja selama satu bulan, terhitung dari 23 hari sebelum hari pemungutan dan tujuh hari setelah pemungutan.

Baca juga: 30 Soal Tes Wawancara Pengawas TPS Pemilu 2024 dan Jawabannya

Secara garis besar, inilah pekerjaan pengawas TPS Pemilu 2024 sebagaimana tertera dalam Peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2020:

- Pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan.

- Pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilu atau Pemilihan.

- Pengawasan pergerakan hasil penghitungan suara.

- Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan

- Penyampaian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan kepada Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL.

Sementara itu, berikut rincian tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas TPS Pemilu 2024 dikutip dari Buku Saku PTPS yang dikeluarkan Bawaslu pada 2019:

1. Tugas Pengawas TPS

- Persiapan Pemungutan Suara.

- Pelaksanaan Pemungutan Suara.

- Persiapan penghitungan suara.

- Pelaksanaan penghitungan suara.

- Pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

2. Wewenang Pengawas TPS

- Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.

- Menerima salinan berita acara dan sertifrkat pemungutan dan penghitungan suara.

- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: 10 Soal Wawancara Seleksi Pengawas TPS Pemilu 2024 Disertai Kunci Jawaban

3. Kewajiban Pengawas TPS

- Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu, Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.

4. Pengawas TPS Dilarang

- Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya.

- Melihat pemilih mencoblos surat suara dalam bilik suara.

- Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara.

- Mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

- Mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

5. Form A Sebagai Alat Kerja

- Pengawas TPS wajib menggunakan Formulir Model A.

- Setiap pengawas TPS mencatatkan setiap peristiwa dalam Formulir Model A.

- Setiap pengawas TPS melaporkan Formulir A kepada Panwaslu Kecamatan setelah proses pemungutan suara berakhir melalui Panwaslu.

Gaji Pengawas TPS Pemilu 2024

Besaran gaji pengawas Pemilu 2024 meurujuk Surat Menteri Keuangan Nomor 5/5717/MK.302/2022.

Dalam Surat Menkeu tersebut, gaji yang akan diterima pengawas TPS 2024 antara Rp 750 ribu hingga Rp 1 juta.

Nominal tersebut lebih besar ketimbang pada Pemilu 2019.

Saat itu, pengawas TPS hanya mendapatkan gaji sebesar Rp 650 ribu.

Baca juga: Bawaslu Buka Pendaftaran Pengawas TPS Pemilu 2024, Kerja 1 Bulan, Gaji Rp 1 Juta

Syarat Pendaftaran Pengawas TPS

Mengutip dari sidoarjo.bawaslu.go.id, seseorang harus memenuhi persyaratan untuk menjadi Pengawas TPS.

Mulai dari usia, pendidikan, hingga domisili atau tempat tinggal.

Selengkapnya, inilah syarat menjadi Pengawas TPS pada Pemilu 2024:

- Warga Negara Indonesia;

- Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 tahun;

- Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan citacita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;

- Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraen, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;

- Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;

- Berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesaturan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

- Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;

- Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

- Tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;

- Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;

- Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.

(Tribunnews.com/Sri Juliati)