Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengaku heran usulan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil temuan lembaga survei.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid mengatakan pihaknya justru meminta Hasto untuk memanggil tim dari Amerika Serikat hingga Harvard University untuk menyelidiki temuan lembaga survei.

"Oh, silakan. Silakan mau bentuk komite independen. Kalau perlu panggil dari Amerika atau PBB. Enggak apa-apa. Panggil ahli dari Amerika, dari PBB, dari Harvard atau dari mana, kita malah seneng," kata Nusron kepada wartawan, Rabu (3/1/2024).

"Semakin banyak ahli yang untuk survei kita malah tambah senang. Makin kredibel. Hasilnya makin tambah jelas begitu. Silakan. Silakan mas. Mau buat komite audit dari mana monggo," sambungnya.

Nusron menuturkan, pihaknya telah terbiasa membaca data survei untuk dapat mengetahui kekuatan elektoral di Pilpres 2024. Ia pun mengibaratkan survei sebagai untuk mendiagnosa sebuah penyakit.

"Memang kalau orang survei, kita itu kan terbiasa membaca data mas ya. Sampaikan salam saya ke mas Hasto yang namanya survei itu adalah diagnosa, ibaratkan penyakit. Kalau penyakitnya itu sembuh bagus ya alhamdulillah. Kalau hasilnya bagus," katanya.

Nusron mengingatkan, jika hasil survei menunjukkan Prabowo-Gibran masih kurang baik, maka tidak seharusnya menyalahkan lemabaga survei.

"Kalau hasilnya kurang bagus tinggal kita perbaiki kesehatan kita. Jangan kemudian menyalahkan dokternya begitu hahaha. Ibarat survei kan ibaratnya kayak dokter begitu. Masa kemudian dokternya mau diaudit gitu hahaha. Mohon maaf mas ya," tandasnya.

Baca juga: Roy Suryo Kaji Laporan Polisi soal Dugaan Hoaks Mikrofon Jadi Alat Bantu Gibran Saat Debat Cawapres

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengusulkan pembentukan komite independen untuk mengaudit hasil survei dari lembaga-lembaga survei.

Hasto mengatakan, hal tersebut penting untuk menguji kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga.

"Jadi, diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Menurut Hasto, komite independen ini akan mengaudit lembaga survei mana yang menggunakan metodologi secara benar.

Sementara, Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima mengaku mendengar informasi pengondisian dari koleganya yang berada di kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).