Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) menekankan soal netralitas yang harus dipegang oleh aparat penegak hukum dalam Pemilu 2024.

Di mana, OSO secara khusus menyebut TNI-Polri tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon (paslon) yang akan berkontestasi di Pilpres. 

OSO juga menyinggung soal penghianat rakyat jika aparat tidak netral dalam pemilu. Sebab, sikap  netral pada Pilpres 2024, berasal dari rakyat dan untuk rakyat. 

Hal itu disampaikan OSO usai menghadiri rapat minggguan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar - Mahfud  di Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Diketahui, Hanura merupakan salah satu partai politik pengusung Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

“Jika berpihak kepada salah satu pasangan capres-cawapres, dia adalah pengkhianat. Sebaliknya, ketika berpihak kepada rakyat, maka dia adalah kebanggaan rakyat,” kata OSO.

OSO mengungkapkan, bahwa pada rapat mingguan TPN kali ini terbilang sangat penting. Pasalnya, sejumlah isu turut dibahas bersama dengan jajaran Ketua Umum Partai Politik pemdukung dan jajaran TPN Ganjar-Mahfud.

Terutama, membahas strategi pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud.

"Rapat hari ini rapat yang paling penting untuk menentukan kemenangan capres nomor 3, jadi menentukan sekali rapat ini," ucap OSO.

Baca juga: Fakta Viral Video Anggota Satpol PP Garut Dukung Cawapres, Dihukum 3 Bulan Tak Dapat Gaji

Diketahui, rapat mingguan TPN ini turut dihadiri langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan OSO.

Lalu, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD selaku pasangan capres dan cawapres.

Kemudian, Ketua TPN Arsjad Rasjid, Wakil Ketua TPN Andika Perkasa dan Gatot Eddy Pramono, Sekretaris TPN Hasto Kristiyanto hingga Dewan Pakar TPN Sandiaga Uno.

Rapat mingguan TPN Ganjar-Mahfud ini juga berlangsung secara tertutup dari awak media selama kurang lebih tiga jam.

OSO melanjutkan, bahwa peserta rapat TPN juga bersepakat membangun suatu sistem yang berbasis pada kerakyatan.

"Peserta rapat (yakin), membangun satu sistem kerakyatan yang berdaulat kepada rakyat," tegasnya.

Baca juga: Sempat Ditolak TKN Prabowo-Gibran, Debat Ketiga Pilpres 2024 Tetap Ditayangkan MNC Group

Dia juga menyebut, bahwa rapat itu turut menyinggung soal perilaku adil dalam segala bentuk kampanye dan proses Pemilu 2024. Bahkan, pesan itu juga ditunjukan kepada seluruh pihak.

"Mengingatkan juga agar semua pihak berlaku adil ya," jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, 45 hari jelang Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para petugas KPU pusat dan daerah di Jakarta, pada Sabtu (30/12/2023).

Dalam Rapat Konsolidasi Nasional Kesiapan Pemilu 2024 itu, Jokowi kembali mengingatkan agar ASN, TNI, Polri serta KPU harus bersikap netral.

"Kemudian KPU juga betul-betul netral tidak memihak. Bertindak sesuai aturan saja. Bertindak sesuai aturan saja KPU bisa dicurigai, apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan," kata Jokowi.

Baca juga: Cak Imin Tolak Penyaluran Bansos Jika Dimanfaatkan Paslon Tertentu

Mantan Wali Kota Solo ini berharap, seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjaga pemilu agar bisa berjalan jujur dan adil, prosesnya lancar serta hasilnya yang baik dan terpercaya.

"Kepada seluruh aparat negara saya sudah bolak-balik saya sampaikan baik ASN, TNI, Polri harus bersikap netral dan tidak memihak," tegas dia.