TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekitar satu jam Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan pidato politiknya dalam perayaan HUT ke-51 PDIP di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).

Dari awal membuka hingga akhir pidato politiknya, Megawati sama sekali tak menyebut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebagai informasi, Presiden Jokowi tak hadir dalam acara HUT ke-51 PDIP karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan ke Filipina.

Mulanya, dalam acara ini, Megawati menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin, karena berkenan hadir.

"Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Ma'ruf Amin, yang bersedia hadir," ucap Ketua Umum PDIP itu.

Kemudian Megawati menyebut nama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD selaku calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusung oleh PDIP dan sederet tokoh-tokoh dari partai lain.

Di antaranya Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo; Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono; dan Partai Hanura yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen), Benny Rhamdani.

Lalu, Megawati memamerkan para menteri dari Kabinet Indonesia Maju yang ingin diundang di acara ulang tahun ini.

"Para menteri yang hadir di sini, supaya Pak Ma'ruf tahu mereka ingin diundang. Jadi saya undang."

"Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang menjadi sahabat saya sejak lama, lalu sebetulnya Pak Basuki, Menteri PUPR, ingin juga datang, tapi dapat tugas karena hari ini dan kemarin juga ada hajatan di Pakualaman," terang Megawati.

Lalu, dirinya menyebut nama Menteri ESDM, Arifin Tasrif; Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno; dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga.

Kemudian, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung; Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly; serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar, Anas.

Megawati sebut hukum dipermainkan, kekuassaan dijalankan semaunya

Dalam pidatonya, Megawati menegaskan Pemilu bukanlah alat elite politik untuk melanggengkan kekuasaan.

"Sekarang hukum dipermainkan, bahwa kekuasaan bisa dijalankan semaunya saja, no, no, and no," ucap Megawati.

"Saya selalu ngomong itu tiga kali karena nomor kita tiga," imbuhnya, disambut tepuk tangan tamu undangan.

Megawati mengingatkan, bahwa ada norma dan etika yang harus diikuti oleh peserta Pemilu.

Ia lantas mengungkit masa-masa ketika masih menjadi presiden RI.

"Pemilu bukanlah alat elite politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara, di dalam Pemilu ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi," ucapnya.

"Saya pernah presiden, setelah Pemilu enggak ribut saya."

Putri Presiden ke-1 RI itu mengklaim, pada masanya, Pemilu berjalan dengan damai.

Megawati pun mengaku menerima dengan lapang dada ketika tidak dipilih rakyat dalam Pilpres 2004 silam.

Baca juga: Jika Ganjar Terpilih Presiden, Megawati Beri Tugas Pertama: Ajarkan Pelajaran Sejarah yang Benar

"Ya sudah kalau memang betul rakyat memilih, kekuasaan itu tidak langgeng, yang langgeng itu yang di atas," kata Megawati.

"Kekuasaan itu akan berhenti apapun jabatannya."

Lebih lanjut, Megawati mengutarakan keprihatinan melihat kondisi Pemilu saat ini.

Menurut dia, arah Pemilu saat ini sudah melenceng.

"Kan sedih ya, pengamatan saya akhir-akhir ini sepertinya arah Pemilu sudah bergeser, ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi."

"Namun saya bersyukur ada kekuatan nurani yang berbicara," tandas Megawati.

Sindiran keras Mega untuk Jokowi

Terkait hal itu pengamat politik sekaligus Direktur Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai sindiran keras yang disampaikan Megawati ditujukan ke Jokowi.

"Saya kira peringatan-peringatan yang disampaikan Bu Mega itu diarahkan kepada beliau (Jokowi) meskipun tidak secara eksplisit. Meski secara formal belum diberhentikan peringatan Bu Mega menegaskan dan itu keras sekali," kata Karyono saat talkshow bersama Tribunnews.com, di Studio Tribun Network, Kompleks Kompas Gramedia, Palmerah, Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Dalam pidatonya, Megawati mengingatkan bahwa kekuasaan tak berlangsung selamanya.

Dirinya lalu menyinggung era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun, namun akhirnya tumbang juga.

“Maaf beribu maaf, toh Orde Baru akhirnya juga jatuh,” kata Megawati.

"Bahwa kekuasaan itu tidak langgeng, yang langgeng itu rakyat karena apa, siapa yang bikin rakyat? Allah SWT,” ujarnya.

Karyono menyebut, sindiran yang disampaikan Megawati soal Orde Baru juga bisa tumbang diarahkan ke Jokowi.

"Meski tidak diteruskan (penjelasannya) tapi kita sudah bisa menangkap maknanya," katanya.

Namun demikian, Karyono Wibowo menilai hal paling penting setelah pidato Megawati ini adalah apa langkah-langkah berikutnya yang bakal dilakukan PDIP dan pihak lain yang membenarkan pernyataan tersebut.

"Yang paling penting dari semua pidato bu Mega maupun pidato mas Ganjar, adalah bagaimana, whats next, setelah itu apa, langkah-langkahnya apa agar proses pelaksanaan pemilu itu berjalan demokratis," kata Karyono.

Mengingat Megawati dalam pidato politiknya hari ini, banyak menyinggung pemilu yang sudah bergeser di mana rakyat banyak mendapat intimidasi jika berbeda pilihan politik.

Kata Karyono, rakyat dan kelompok civil society akan menunggu gerak dari Megawati dan PDIP untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.

"Itu yang penting, rakyat menunggu. Kelompok civil society juga menunggu langkah-langkahnya," ungkap dia.

Jokowi tak hadir

Politikus PDIP, Chico Hakim, menyatakan ketidakhadiran Presiden Jokowi lantaran PDIP memang tidak memberikan undangan.

Alasan partai berlambang banteng moncong putih itu tidak mengundang Jokowi karena sang presiden sedang melakukan tugas di luar negeri.

"Kami menghormati agenda Presiden Jokowi yang memang sejak awal sebelum terjadinya acara ini dan kita masih mempersiapkan acara bahwa presiden ada kepentingan untuk pergi ke luar negeri sehingga kami tidak mengundang beliau," kata Chico kepada awak media di Sekolah Partai PDIP, Rabu.

Chico menerangkan bahwa absennya Mantan Wali Kota Solo tersebut dalam HUT PDIP ini sudah dikonfirmasi terlebih dahulu dari pihak Istana Negara.

Oleh karena itu, PDIP tidak mengirimkan undangan untuk Presiden Jokowi.

"Karena udah lebih dulu beliau menyampaikan dan istana menyampaikan bahwa beliau akan pergi ke luar negeri," terangnya.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi hari ini berada di Filipina dalam rangka kunjungan kerja ke tiga negara Asia Tenggara (ASEAN).

Komentar Ganjar

Ketidakhadiran Presiden Jokowi dalam perayaan HUT ke-51 PDIP disebut Ganjar Pranowo bukanlah sebuah persoalan.

Apalagi, dia tak hadir karena sedang melakukan tugas negara di luar negeri. Di sisi lain, sudah ada Wapres Ma'ruf Amin sebagai wakil.

"Oh enggak, kalau tidak hadirnya kan beliau sedang kunjungan di luar negeri, enggak mungkin hadir dong."

"Maka diwakili oleh Pak Wapres. Saya kira bukan persoalan itu," kata Ganjar kepada awak media di Sekolah Partai PDIP, usai HUT ke-51 PDIP, Rabu.

Selain itu, Ganjar juga menyoroti masalah netralitas. Menurutnya, Presiden Jokowi akan bersikap netral pada Pilpres 2024.

"Tetapi kalau persoalan netralitas, pasti semua akan berharap adanya netralitas," ucapnya.

Apalagi, Megawati Soekarnoputri telah menyatakan kalau setiap pejabat negara harus bersikap netral.

Oleh sebab itu, sambung Ganjar, rakyat akan berharap demikian terhadap sosok Jokowi.

"Apa yang disampaikan Bu Mega, peringatan buat kita semua untuk netral. Itu saja. Ketika semua netral, pasti akan menjadi harapan rakyat," pungkasnya. (*)