Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia mengajak segenap elemen masyarakat untuk aktif berpartisipasi menuangkan hak konstitusinya di Pemilu Serentak 2024, baik Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Ketua Umum Vox Point Indonesia, Yohanes Handojo Budhisedjati menyampaikan jika rakyat mencintai negaranya, maka perlu terlibat dalam menentukan pemimpin baik eksekutif maupun legisltif.

Hal ini disampaikan Handojo dalam pidato politik usai Perayaan Ekaristi Awal Tahun Vox Point Indonesia di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2024).

"Harus ada kesadaran bersama bahwa bangsa ini harus dimulai dengan terlibat di dalam politik. Karena melalui politik kita bisa menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan. Untuk itu, mari gunakan kewajiban kita sebagai warga negara, ikut berpartisipasi di bidang politik. Mari gunakan hak politik menentukan siapa yang paling cocok sesuai hati nurani," kata Handojo.

Ia mengingatkan agar masyarakat dapat menentukan pilihan politik sesuai pandangan dan pilihan masing-masing. Handojo juga berharap setiap orang bisa menghargai pilihan politik orang lain. 

"Kita kedepankan politik bermartabat dan menjunjung tinggi politik akal sehat. Jangan karena beda pilihan politik kita bermusuhan. Mari, kita memberi edukasi yang baik dengan menciptakan politik yang santun. Sehingga pemilu 2024 berjalan lancar dan aman sesuai konstitusi," ucapnya.

Adapun sebagai Ormas Katolik yang bergerak di bidang kaderisasi dan edukasi politik, Vox Point Indonesia turut memberikan beberapa catatan di tahun 2023.

Diantaranya, kehidupan toleransi beragama selama tahun 2023 dipandang berjalan cukup baik.

Kendati masih terjadi beberapa peristiwa di berbagai daerah, tapi tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap situasi berbangsa dan bernegara. 

"Kehidupan toleransi beragama selama tahun 2023 berjalan cukup baik. Ada beberapa kasus terjadi misalnya pelarangan beribadah, penutupan akses untuk beribadah masih terjadi. Namun, mempertimbangkan kompleksitasnya maka secara keseluruhan masih dalam batas kewajaran," kata Handojo. 

Kemudian, bidang hukum dinilai perlu dibenahi. Penegakan hukum dipandang masih harus menjadi perhatian serius, karena masalah tebang pilih masih terjadi. 

Termasuk pada pemberantasan korupsi. Keterlibatan menteri dalam pusaran kasus korupsi sedikit banyak merusak citra pemerintah.

Sementara pada bidang ekonomi, Handojo berharap agar ekonomi kerakyatan perlu diberi tempat dan diperjelas, sehingga mampu bertumbuh produktif.