TRIBUNNEWS.COM - Partai Demokrat buka suara soal usulan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo yang mengusulkan agar saat debat cawapres kedua membahas soal pembangunan tambang batu andesit di Wadas dan pabrik semen Rembang.

Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai Ganjar harusnya menghormati dan tidak mengintervensi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara debat capres-cawapres serta tim panelis yang bertanggungjawab untuk membuat pertanyaan.

"Kita mesti menghormati profesionalitas dan independensi penyelenggara debat capres dan cawapres dalam hal ini KPU maupun tim panelis yang telah dipercayakan menyusun pertanyaan yang disesuaikan dengan tema debat," katanya kepada Tribunnews.com, Senin (15/1/2024).

Kamhar pun menilai usulan Ganjar tersebut adalah sebuah intervensi kepada KPU maupun panelis.

Dia menganggap mantan Gubernur Jawa Tengah itu telah menitipkan materi debat.

"Oleh karena itu sebaiknya kontestan taat azas dan bersikap profesional dengan tidak melakukan upaya mengintervensi dengan cara menitipkan materi debat."

"Usulan yang disampaikan Pak Ganjar terkait apa yagn dijadikan materi debat bisa terbaca sebagai bentuk intervensi," kata Kamhar.

Kendati demikian, dia mengatakan apabila Ganjar memang ingin membahas soal isu Wadas dan Semen Rembang, maka bisa dilakukan adalam forum yang diselenggarakan oleh tim pemenangannya sendiri dan bukannya mengusulkannya agar dibahas di debat cawapres.

"Jika Pak Ganjar berkeinginan memberikan penjelasan soal Wadas dan Semen Rembang, silakan saja. Itu bisa dilakukan dimanapun pada forum yang dipandang pas dan relevan, baik yang diselenggarakan Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Ganjar-Mahfud, partai pengusung, maupun kegiatan relawan dan simpatisan," ujarnya.

Baca juga: Ganjar Harap Isu Wadas Dibahas di Debat Pilpres, Mahfud Yakini Tak Ada Pelanggaran HAM

Sebelumnya, Ganjar mengusulkan agar isu Wadas dan pabrik semen Rembang menjadi salah satu materi debat cawapres yang bakal diselenggarakan pada Minggu (21/1/2024) mendatang.

"Sebaiknya dibahas," katanya di Pos Bloc, Jakarta pada Minggu (14/1/2024).

Ganjar menganggap dua proyek tersebut kerap menjadi bahan untuk mengkritik kinerjanya semasa menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode.

Dia pun berharap kedua isu tersebut bisa menjadi ajang klarifikasi darinya.

Ganjar mengungkapkan bahwa dua proyek itu masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).