Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko mengatakan persoalan netralitas selalu muncul setiap 5 tahun sekali, khususnya pada masa pemilu.

Padahal kata Moeldoko, netralitas TNI dan Polri sudah secara tegas diatur dalam ketentuan baik regulasi pada institusi maupun aturan perundang-undangan.

Moeldoko sebagai mantan Panglima TNI, menegaskan dirinya jadi salah satu yang terlibat dalam menguatkan kultur bahwa perkara netralitas, TNI bisa diandalkan.

"Saya pastikan, saya mantan Panglima TNI yang ikut terlibat dalam memperkuat kultur itu bahwa TNI bisa diandalkan dalam konteks netralitas. Jadi jangan selalu dimunculkan hal-hal yang dari dulu seperti itu," kata Moeldoko dalam konferensi pers seperti ditayangkan Kompas TV, Senin (15/1/2024).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa institusi TNI sudah punya kultur baru dalam lingkup jajaran TNI.

Kultur baru tersebut dipupuk dari Panglima TNI ke Panglima TNI penggantinya. Sehingga menurutnya, tak cocok jika TNI terus diganggu oleh isu netralitas tersebut.

"Sudah ada sebuah perubahan yang sangat signifikan atas kultur baru di TNI. Jadi jangan lagi TNI yang sudah baik selalu diganggu persoalan netralitas. Itu mengganggu konsentrasi TNI," katanya.

Menurutnya, jika terjadi perilaku menyimpang dari personel TNI atau Polri, mereka lebih cocok disebut sebagai individu dan tidak mewakili kelembagaannya.

Penyimpangan itu kata Moeldoko, mungkin saja terjadi karena adanya keterbatasan pengetahuan dari personel tersebut sehingga membuat yang bersangkutan dinilai tidak netral.

Baca juga: Soal Pernyataan Kapolri Soal Estafet Kepemimpinan, Analis Intelijen: Masih dalam Koridor Netralitas

"Jangan itu dibilang TNI atau polisi tidak netral. Karena kebijakan dan pengendaliannya sangat jelas. Kalau yang mungkin ada aneh-aneh itu personal, oknum. Jangan mengatakan itu TNI, Polri, PNS dan seterusnya," ungkap Moeldoko.