Kepala BP2MI Yakinkan Tetap Netral Meski Dirinya Bagian Hanura dan Tim Kampanye Ganjar
Benny menyatakan sekalipun dirinya secara pribadi tergabung dalam Partai Hanura dan turut terdaftar sebagai tim kampanye salah satu pasangan calon
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menegaskan komitmen bersikap netral di tengah pelaksanaan Pemilu 2024.
Benny menyatakan sekalipun dirinya secara pribadi tergabung dalam Partai Hanura dan turut terdaftar sebagai tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, dirinya tetap melaksanakan tugas kenegaraan secara profesional, dan tak mengarahkan anak buahnya memberi dukungan kepada paslon tertentu.
Hal ini disampaikan Benny dalam konferensi pers di sela acara Rapat Kerja Teknis Tahun 2024, di Hotel Le Meridien, Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (16/1/2024).
"Sekalipun saya secara pribadi misalnya, insan politik dari background partai politik, berada di tim kampanye, menjadi tim kampanye dari satu pasangan calon presiden, tetapi secara kerja kenegaraan saya tidak boleh mengarahkan seluruh jajaran birokrasi di BP2MI untuk memberi dukungan kepada siapapun," kata Benny.
Ia menegaskan bahwa birokrat, aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus tegak lurus pada tugas kenegaraan, tanpa terlibat partisan atas kepentingan politik di Pemilu Serentak 2024.
Apalagi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas juga telah mengingatkan kepada seluruh jajaran aparatur pemerintah di kementerian, lembaga maupun kepala daerah untuk menunjukkan profesionalisme dalam bekerja di tengah pesta demokrasi.
"Saya ingin menjaga netralitas, ASN adalah ASN, PNS adalah PNS, birokrat adalah birokrat, yang tegak lurus pada tugas kenegaraan pada tugas merah putih, dan dia bukan menjadi partisan dari kepentingan politik siapapun baik partai maupun capres cawapres," ungkapnya.
"Seluruh jajaran aparatur pemerintah di semua kementerian lembaga, pemerintah daerah harus menunjukkan profesionalisme, bahwa dia adalah abdi negara, pelayan rakyat yang tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan politik, untuk kepentingan mendukung salah satu calon yang berkontestasi," pungkas Anas.
