TRIBUNNEWS.com - Penyetopan videotron calon presiden (capres) nomor urut satu, Anies Baswedan, di Bekasi, Jawa Barat dan Graha Mandiri, Jakarta, menuai komentar.

Mengenai hal itu, NasDem selaku partai politik (parpol) pengusung Anies Baswedan, Perhimpunan Aktivis 98, hingga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), buka suara.

Ketua DPP NasDem, Taufik Basari alias Tobas, mengatakan pihaknya masih menelusuri penyebab disetopnya videotron Anies Baswedan di dua tempat tersebut.

Ia memastikan NasDem akan meminta penjelasan dari pihak yang menyetop videotron Anies.

"Ya kita masih menelusuri ya, (apa) alasannya lebih lanjut. Tentunya nanti pihak yang terkait dengan proses itu (penyetopan videotron Anies) nanti akan menjelaskan lebih detailnya," kata Tobas di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Terpisah, Presidium Perhimpunan Aktivis 98, Agung Nugroho, juga berkomentar soal disetopnya video Anies.

Ia menilai peristiwa tersebut termasuk upaya menghalang-halangi kampanye mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca juga: Anies Merasa Terhormat Diantar Langsung Jusuf Kalla saat Kampanye ke Tanah Kelahiran JK di Bone

Bahkan, Agung berpendapat tindakan menyetop videotron Anies sama sekali tidak mencerminkan demokrasi.

Blak-blakan, menurut Agung, ada pihak yang takut pada perubahan yang digaungkan Anies.

"Cara-cara tidak demokratis semakin telanjang mata, dan ini bukti ada yang panik dalam melihat besarnya gelombang rakyat yang mendambakan perubahan," tutur Agung, Selasa.

Lebih lanjut, Agung mengatakan tindakan serupa juga pernah terjadi saat Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Anies Tak Risau Suara Dukungan Prabowo Terdengar saat Kampanye: Videotron Dilarang Itu Baru Masalah

Contohnya, kata Agung, adalah pelarangan Anies oleh Paspampres menyambut Persija yang menjadi juara, kemudian pro-kontra dalam pelaksanaan ajang balap mobil listrik, pelarangan Anies mengambil langkah dalam pengendalian Covid-19 di DKI, hingga pelarangan tempat acara sosialisasi dan kampanye.

Ia lantas mengingatkan semua upaya penjegalan terhadap Anies merupakan tanda-tanda Pemilu 2024 jauh dari rasa jujur dan adil.

"Satu-satunya jalan agar pemilu jurdil adalah memaksa penguasa untuk keluar dari arena pemilu agar tidak ada lagi tendensi kekuasaan bermain-main dengan proses pemilu demi kemenangan salah satu paslon," pungkas Agung.

JK: Selama Ada Izinnya, Itu Pelanggaran