Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan, wacana pemakzulan atau impeachment tidak akan muncul jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) bekerja sesuai tugasnya.

"Yang penting bagi seorang pemimpin itu jalankan kekuasaan dengan penuh amanah untuk rakyat. Ketika pemimpin nasional menjalankan tugasnya, maka enggak akan ada isu-isu terkait dengan pemakzulan itu," kata Hasto saat ditemui di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Namun, Hasto menegaskan bahwa pemakzulan terhadap presiden tentu akan memiliki risiko-risiko politik.

"PDIP tetap apapun pemakzulan politik memiliki suatu risiko-risiko politik," ungkapnya.

Dia menjelaskan, wacana pemakzulan ini muncul sebagai bentuk kritikan dan harus direspon baik Presiden Jokowi.

Baca juga: Ketua MPR: Pemakzulan Jokowi Jauh Panggang Dari Api

"Untuk itu kita berharap ini sebagai mekanisme kritik agar direspon dengan sebaik-baiknya sehingga diharapkan Pemilu menjadi legacy bagi Presiden Jokowi," ujar Hasto.

Kendati demikian, Hasto menganggap akan tetap sulit bagi masyarakat untuk menilai Pilpres 2024 akan netral.

Terutama, kata dia, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung Presiden Jokowi.

"Meskipun persepsi yang muncul di kalangan rakyat sulit mengharapkan adanya netralitas dari apartur negara, karena suatu kerancuan di dalam menjabarkan Mas Gibran sebagai cawapres dan juga sekaligus sebagai anak dari Presiden Jokowi," tuturnya.

Menurut Hasto, sebaiknya wacana pemakzulan tersebut direspons sebagai sebuah kritikan.

Baca juga: Awal Mula Wacana Pemakzulan Presiden Jokowi dan Respons Sejumlah Tokoh

"Sebagai mekanisme kritik kami harapkan ini dapat direspons, sekiranya (bila) tidak direspons akan muncul gerakan yang makin besar. Inilah yang dikhawatirkan PDIP," ungkapnya.

Dia berharap agar pentingnya bagi seorang pemimpin memiliki satu kata dengan perbuatannya.

"Masih ada 26 hari ke depan untuk merubah suatu policy agar setiap pemimpin satu kata dan perbuatan," ucap Hasto.

"Sehingga Pemilu dapat berjalan dengan baik dengan menempatkan kedaulatan di tangan rakyat tanpa intervensi kekuasaan, tanpa intimidasi," tutur Hasto menambahkan.

Adapun usulan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi ini disampaikan kelompok masyarakat sipil ke Menkopolhukam, Mahfud MD.

Mereka di antaranya, Faizal Assegaf, Marwan Barubara, Letjen (Purn) Suharto, Syukri Fadoli, dan lainnya.

"Faizal dan kawan-kawan juga menyampaikan usulan pemakzulan presiden. Saya tidak menyatakan setuju atau tidak terhadap gagasan itu, tapi saya mempersilakan mereka untuk menyampaikannya ke Parpol dan DPR," kata Mahfud dalam keterangan yang terkonfirmasi pada Rabu (10/1/2024).

"Karena institusi itulah yang berwenang menangani usulan seperti itu, tentu dengan melalui prosedur dan memenuhi persyaratan sesuai undang-undang," ujar dia.