TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan presiden berhak memihak salah satu pasangan calon (paslon) dalam gelaran pemilihan umum (pemilu).

Menurut mantan Wali Kota Solo itu, memihak atau berkampanye selama pemilu bukan suatu masalah selama tak memanfaatkan fasilitas negara.

Menanggapi pernyataan tersebut, Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN), Sudirman Said, berharap hal itu tak dilontarkan langsung oleh Jokowi.

Pernyataan ini disampaikan Sudirman Said ketika menghadiri acara "Ikrar Gerakan Rakyat untuk Perubahan dan Konsolidasi Pemenangan AMIN" di Tumang, Desa/Kelurahan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Rabu (24/1/2024).

"Mudah-mudahan itu bukan pernyataan Pak Jokowi, ya, karena itu muncul dari seorang kepala negara, ya, kita dalam keadaan bencana," ujarnya dikutip dari TribunSolo.com.

Sudirman berpendapat seharusnya kepala negara mengayomi seluruh kontestan Pemilu 2024.

"Bagaimana mungkin, seorang kepala negara mengatakan presiden boleh, menteri boleh (berkampanye)," ucapnya.

Apabila ingin bersikap adil, Sudirman menilai menteri atau presiden yang mendukung salah satu paslon harus cuti atau mengundurkan diri dari jabatannya.

Situasi ini seperti dalam sebuah pertandingan olahraga, yang mana presiden diibaratkan sebagai wasit tertinggi.

"Kita ingin betul-betul, kepala negara yang memberikan teladan, yang memberikan contoh netralitas."

"Karena apa, ibarat pertandingan, presiden itu wasit tertinggi. Nah, kalau wasit tertinggi merangkap jadi pemain, ya, bagaimana itu?" ungkapnya.

Baca juga: Beda Respons Jokowi saat Diminta Komentari Debat Prabowo dan Gibran, Kini Tak Mau Lagi Menilai

Komentar Gerindra

Berbeda pandangan dengan Sudirman Said, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, setuju dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi.

Ini karena Indonesia memiliki aturan terkait sikap pemerintah saat pemilu.

Selama presiden sebagai kepala negara tidak menggunakan kekuasaannya atau fasilitas negara untuk memberikan dukungan, maka itu sah-sah saja.