Mahfud MD Bakal Mundur dari Kabinet Indonesia Maju, Banjir Komentar
Langkah Mahfud MD bakal mundur dari jabatan Menko Polhukam menuai komentar, termasuk Jokowi, PDIP hingga semprot Fahri Hamzah
Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Nuryanti
TRIBUNNEWS.COM - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menyatakan akan mundur sebagai Menko Polhukam.
Secara langsung jika hal itu terjadi, ia berarti akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju, kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Adapun langkah yang diambil Mahfud MD ini disebut telah diketahui dan dibicarakan dengan Ganjar Pranowo sebagai Capres 03.
Mahfud, dalam sebuah acara di Semarang pada Selasa (23/1/2024) malam menyampaikan, akan mengajukan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam secara baik-baik.
Ia juga menyebut, berusaha memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.
Karena itu, Mahfud memutuskan akan mengundurkan diri, dengan tetap memastikan masa transisi berlangsung dengan baik.
“Saya ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi cawapres yang masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan untuk memanfaatkan fasilitas negara? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," katanya.
Mahfud juga meminta kepada pemerintah daerah untuk tidak menjemput dan melayani dirinya ketika berkunjung ke daerah.
“Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk fasilitas pemerintah,” tegas Mahfud.
“Pihak lain tampak menggunakan jabatan, bahkan menteri-menteri yang tak ada kaitannya dengan politik malah ikut tim sukses,” lanjutnya.
“Saya kira percontohan saya tinggal menunggu momentum karena ada tugas negara yang harus saya jaga dalam rangka transisi.”
Baca juga: Kubu Prabowo-Gibran Ikut Ngomong soal Pernyataan Presiden Jokowi: Karena Dikaitkannya ke Kami
“Saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya empat setengah tahun yang lalu dengan ketulusan. Dan berdasar ketulusan itu pula saya akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo,” kata Mahfud.
“Karena itu mari kita jadikan tanggal 14 Februari sebagai pengadilan rakyat, pilihlah pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak juga menyebut fasilitas negara itu sebagai pemberian personal, karena itu adalah milik negara," paparnya.
Di sisi lain, sikap Mahfud MD menuai pro dan kontra. Termasuk menjadi sorotan karena komentar dari berbagai tokoh. Berikut rangkumannya:
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.