TRIBUNNEWS.COM, CIREBON - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mempertanyakan pernyataan cawapres nomor urut 3 sekaligus Menkopolhukam Mahfud MD terkait menteri yang menjadi timses dan diduga pakai fasilitas negara untuk kampanye.

Menurut Airlangga, seharusnya Mahfud menjelaskan secara rinci siapa orang yang dimaksudkannya.

"Siapa? Nah ini musti jelas siapanya," kata Airlangga di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (24/1/2024) malam.

Sebelumnya, Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mendapatkan pertanyaan dari peserta acara Tabrak Prof! di Semarang Jawa Tengah terkait sikapnya sebagai cawapres sekaligus Menko Polhukam RI di tengah indikasi-indikasi kecurangan.

Pertanyaan tersebut juga terkait dengan pernyataan calon presiden nomor urut 1 Ganjar Pranowo yang mengaku telah menyarankannya untuk mundur dari jabatan guna menghindari konflik kepentingan.

Mahfud menegaskan, pernyataan yang disampaikan Ganjar tersebut adalah kesepakatan antara dirinya dan Ganjar.

Kesepakatan tersebut, kata Mahfud, yakni pada saatnya yang tepat dirinya pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik sebagai Menko Polhukam.

Mahfud menjelaskan bahwa isyarat terkait rencana pengunduran dirinya tersebut sudah disampaikan saat debat kedua calon wakil presiden atau debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1/2024) lalu.

Saat itu, kata Mahfud, dirinya telah mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengangkatnya sebagai Menko Polhukam.

Kata Mahfud, dirinya percaya Jokowi memiliki niat yang baik untuk rakyat.

Lantas, setelah mengucapkan terima kasih ia menyatakan akan melanjutkan tugasnya dengan Ganjar yang dinilainya sebagai calon presiden yang pro rakyat.

Ia kemudian mengungkapkan alasannya mengapa sampai saat ini belum mundur sebagai Menko Polhukam.

Pertama, kata dia, aturan tidak melarang Mahfud untuk tetap pada jabatannya sekaligus menjadi cawapres.

"Yang kedua, saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak," kata dia saat menghadiri acara Tabrak Prof! di Semarang pada Selasa (23/1/2024) dan disiarkan di kanal Youtube resmi Mahfud MD.

"Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres," sambung dia.

Baca juga: Jokowi: Saya Menghargai Niat Pak Mahfud Mundur

Selain itu, ia pun telah meminta kepada pejabat pemerintah daerah yang kenal baik dengannya untuk tidak menjemputnya atau melayaninya ketika berkunjung ke daerah. 

Hal tersebut, kata dia, dilakukannya karena tidak mau menggunakan jabatannya untuk memanfaatkan fasilitas kepemerintahan.

Mahfud pun mengaku banyak kolega yang telah ia promosikan baik menjadi Pangdam, Plt Gubernur, maupun Penjabat Bupati atau Walikota.

Namun, ia meminta stafnya untuk tidak menghubungi mereka untuk menjemput, berkomunikasi, atau menjamunya ketika datang ke daerah mereka.

Mahfud mengaku merasa kasihan apabila mereka kemudian dipecat jika menghubunginya.

Karena menurutnya, terdapat fenomenanya di mana pejabat yang dekat-dekat dengan lawan politik akan dipersulit, dipindah, atau dinaikan tapi sebenarnya ditendang ke atas, dan sebagainya.

Akan tetapi, ternyata menurutnya situasinya tidak berimbang karena pihak lain tampak menggunakan jabatan baik dengan dijemput, diantar, dan sebagainya.

"Malah yang terakhir ini, menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Ya kan? Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada satu tugas negara yang harus saya jaga, jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi," kata dia. 

"Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya empat setengah tahun lalu dengan penuh ketulusan. Dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula, saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas saya bersama Ganjar Pranowo," sambung dia.

Baca juga: Pengamat: Rencana Mundurnya Mahfud MD Bentuk Mosi Tidak Percaya dan Pukulan Telak ke Jokowi

Selain itu, kata Mahfud, ia belum mundur sebagai Menko Polhukam karena terkait dengan strategi partai pengusung melalui TPN.

"Juga menunggu, karena ini menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu. Tidak bisa colong playu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tetapi tidak bisa juga kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya," kata dia. 

"Agar saya tidak lebih terikat, dan agar yang lain tahu, kalau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika kepada para pejabat-pejabat politik," kata dia.