TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan dirinya pasang badan saat terjadi konflik Proyek Stategis Nasional Wadas di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Februari 2022 lalu.

Ganjar menyebut, konflik Wadas berawal dari minimnya sosialisasi pembangunan Bendungan Bener di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, ketika Proyek Strategis Nasional (PSN) akan dilaksanakan.

Perwakilan masyarakat yang diajak berembug tidak mencerminkan kelompok-kelompok yang ada. Akibatnya, penjelasan teknis pembangunan bendungan tidak disa diberikan, karena warga sudah menolak terlebih dulu.

“Nah, kejadian ramai, polisi turun tangan, diambil lah beberapa orang. Judulnya diamankan. Saat itu, saya lagi jatuh dari sepeda, tangan saya patah, baru keluar dari rumah sakit, cuma sehari saja. Pak Kapolda kontak saya, Pak Gubernur kita mau kumpulkan media, mau media briefing, oh saya datang,” jelas Ganjar saat diwawancara di Jakarta, sebagaimana keterangan pers, Kamis (25/1/2024).

Gubernur Jawa Tengah dua periode itu (2013-2018 dan 2018-2023) menyampaikan, ada empat hal yang ia tegaskan pasca-bentrokan aparat dan warga terkait proyek Wadas.

“Pertama, saya bertanggung jawab. Kedua, bebaskan yang diamankan. Ketiga, bertemu dengan penduduk, dan yang keempat kami akan kawal. Dan, saya datang,” lanjutnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah lalu menyediakan bus untuk memulangkan warga yang sempat diamankan polisi, karena tidak mau diangkut dengan mobil Brimob. Bahkan, polisi memberi bingkisan kepada para warga.

“Setelah itu, ramai orang membicarakan itu. Dua tahun lah, dan sampai terakhir itu ada 3 orang yang belum menerima. Yang sudah terima, ada yang buka restoran, buka usaha. Beberapa orang yang dulu saya temui di masjid itu belum terima, sekarang sudah terima, kami bersabar,” lanjut Capres yang berpasangan dengan Cawapres Mahfud MD.

Bantuan Pemprov Jateng

Lebih lanjut, Ganjar menjelaskan bahwa Bendungan Bener adalah milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak yang berlokasi di wilayah Jateng. Saat Badan Pertanahan Nasional (BPN) sulit membebaskan lahan, kewajiban Pemprov Jawa Tengah untuk membantu.

Baca juga: Reaksi Ganjar soal Kabar Jokowi akan Bertemu Megawati: Mungkin Ibu Tak Mau Ganggu Saya

Baca juga: Jelang Debat Keempat, Ganjar-Mahfud Siap Jika Konflik Wadas Dibahas

Kemudian, untuk menjawab ada atau tidaknya kerusakan lingkungan sebagai dampak pembangunan bendungan itu, Ganjar meminta tim dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengecek kondisi di lapangan, namun warga sempat menolak.

Dengan demikian, bukan hanya BPN dan ESDM yang tidak bisa masuk ke lokasi proyek, pihak BBWS pun akhirnya tidak bisa mengeksekusi pekerjaan teknis lantaran khawatir ada ledakan.

“Kemudian kita lakukan sosialisasi, anak-anak yang trauma itu kita lakukan trauma healing, ibu-ibu kemudian kami kasih kegiatan, bapak-bapak ingin perbaikan infrastruktur, saya bantu dari Pemprov Jateng.

Nah, ketika diperlakukan dan tidak ada yang tanggung jawab bagaimana? Saya bantu. Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat, saya tanggung jawab,” lanjut Ganjar.

Baca juga: Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye di Acara TNI AU, Pengamat: Kena Jebakan Batman

Berdasarkan analisis para geolog tidak ditemukan titik air di lokasi yang diperdebatkan warga. Hanya saja, ujarnya, hasil analisis para geolog itu kurang menarik bagi media dibanding saat polisi mengamankan warga.