Apalagi, Jokowi sudah mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dan memihak dalam gelaran pemilu.

Di mana putra sulung Presiden Jokowi, Gibran, turut berkontestasi dalam pilpres kali ini.

"Apalagi kita tahu anaknya sendiri ikut dalam Kontestasi Pilpres 2024 ini, karena akan sangat rentan menyalahgunakan fungsi dan tujuan bansos itu sendiri," paparnya.

TPN Ganjar-Mahfud Dalami Dugaan Politisasi

Sementara itu, TPN Ganjar-Mahfud mengatakan pihaknya bakal mendalami dugaan politisasi beras Bulog untuk bansos ini.

Hal ini dituturkan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).

"Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu, kami akan menelisik lebih dalam mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini dan kami mencadangkan hak kami untuk buat laporan itu ke Bawaslu."

"Jadi, kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini," kata Todung.

Todung juga menjelaskan bansos merupakan program pemerintah yang anggarannya telah diatur dalam APBN.

Oleh sebab itu, tak seharusnya program ini diklaim oleh salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pilpres 2024.

"Tidak menjadi milik salah satu paslon," ujar Todung.

Airlangga Membantah

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, membantah adanya beras Bulog untuk bansos yang ditempeli stiker Prabowo-Gibran.

Dia menegaskan tak ada paslon yang menggunakan bansos untuk melakukan kampanye.

"Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah. Tidak ada," kata Airlangga di Bekasi, Jawa Barat, Kamis malam.

(Tribunnews.com/Deni/Charul Umam/Ibriza Fasti Ifhami/Reza Deni)