Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin angkat bicara terkait rencana calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD sebagai Menko Polhukam RI.

Ma'ruf mengatakan hal tersebut adalah hak Mahfud untuk mundur.

Hal tersebut disampaikannya usai meninjau Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro di Jalan Fatmawati Nomor 1, Mangunharjo, Tembalang, Kota Semarang pada Jumat (26/1/2024).

"Saya kira seperti dikatakan presiden ya kalau seseorang mau mundur kan memang haknya, seorang menteri mundur itu kan haknya. Jadi tidak ada masalah," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, nantinya apabila Mahfud sudah resmi mundur maka Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogatif untuk mempertimbangkan pengganti Mahfud.

Presiden, kata Ma'ruf, nantinya akan menentukan apakah pengganti Mahfud merupakan pejabat sementara (ad interim) atau pejabat definitif yang baru.

Ma'ruf berharap kerja kabinet tidak akan terganggu meski Mahfud jadi mundur dari jabatannya nanti.

"Ya saya harap tidak terjadi gangguan, pertama kan itu memang hak seorang menteri mundur, tentu pasti akan dijabat atau ditunjuk menteri yang difinitif yang tahu persis persoalan yang berkait dengan Polhukam. Karena itu saya kira tidak akan terlalu menggagulah," kata dia.

Diberitakan sebelumnya calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengungkapkan rencananya untuk mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI.

Awalnya Mahfud mendapatkan pertanyaan dari peserta acara Tabrak Prof! di Semarang Jawa Tengah terkait sikapnya sebagai cawapres sekaligus Menko Polhukam RI di tengah indikasi-indikasi kecurangan.

Pertanyaan tersebut juga terkait dengan pernyataan calon presiden nomor urut 1 Ganjar Pranowo yang mengaku telah menyarankannya untuk mundur dari jabatan guna menghindari konflik kepentingan.

Mahfud menegaskan pernyataan yang disampaikan Ganjar tersebut adalah kesepakatan antara dirinya dan Ganjar.

Kesepakatan tersebut, kata dia, yakni pada saatnya yang tepat dirinya pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik sebagai Menko Polhukam.