TRIBUNNEWS.COM - Inilah janji terbaru tiga calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berjanji bakal memberikan keadilan dan kesetaraan bagi kaum difabel apabila terpilih pada Pilpres 2024.

Dia menyampaikan hal ini saat berbincang bersama generasi muda Maluku di Resto 88 Seafood, Senin (29/1/2024) malam. 

Pada momen tersebut, seorang penyandang tuli bernama Diva menitipkan aspirasinya kepada mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Apabila Ganjar Pranowo terpilih sebagai pemenang pada Pilpres 2024, dia berharap capres nomor urut 3 itu tetap memerhatikan kaum difabel.

Hal yang perlu diperhatikan mulai dari fasilitas dan layanan yang ramah, akses pendidikan setara, sampai lapangan kerja khusus difabel.

Diva menyampaikan aspiasi itu menggunakan bahasa isyarat dan diterjemahkan oleh rekannya.

“Banyak daerah terutama di Ambon, Maluku sulit mendapatkan pekerjaan. Selain itu, minimnya kesempatan pendidikan bagi difabel,” terangnya.

Dia juga berharap ke depan politikus PDIP itu mampu membawa pemerintah yang dapat membawa kesetaraan bagi kaum difabel.

“Bagaimana caranya agar pemerintah bisa adil bagi kaum difabel. Dan, kami harap Pak Ganjar bisa,” tuturnya.

Ganjar menyatakan, terkait hal ini mesti ada ketegasan dari seorang pemimpin untuk melaksanakan regulasi yang ada.

Baca juga: TPN Yakinkan Ganjar-Mahfud Komitmen Libatkan Perempuan, Disabilitas hingga Lansia di Pilpres 2024

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun harus bersinergi supaya pelaksanaannya bisa dilaksanakan secara merata.

“Harus kita paksa agar pemerintah melaksanakan regulasi yang ada. Dan kita minta pemerintah daerah agar juga melaksanakan sehingga bisa dijalankan secara merata,” ungkapnya.

Menurutnya, kaum difabel harus memperoleh keadilan dan kesetaraan sehingga inklusifitas dapat tercipta.

“Memang harus ada akses bagi difabel untuk mendapatkan pekerjaan. Harus ada upaya khusus. Begitu pula dengan pendidikan, kesehatan, dan lainnya,” ucapnya.

Janji Prabowo

Sementara itu, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah perlu direvisi.

Menurut Prabowo, revisi terkait program ini didapatkan dari data uji coba program makan siang dan susu gratis yang dilakukan oleh pihaknya.

Hal ini diungkapkan oleh mantan Danjen Kopassus itu dalam acara diskusi Industri Keuangan dan Pasar Modal dalam Roadmap Menuju Indonesia Emas yang diselenggarakan oleh relawan GENDERANG (Gerakan Ekonomi Nasional Prabowo-Gibran).

"Kita sudah hitung ini memerlukan makan siang yang bergizi untuk 82,9 juta orang. Tetapi mungkin hitungan ini harus kita perbaiki," kata Prabowo dalam acara yang digelar di Ballroom Ritz Carlton, Sudirman, Jakarta, Senin.

Berdasarkan jumlah data yang ditentukan pihaknya tersebut, sambung Prabowo, ternyata masih banyak sektor-sektor yang memerlukan program makan siang gratis.

Sektor yang dimaksud oleh mantan Pangkostrad itu adalah tenaga pengajarnya.

Menurut Prabowo, dalam pilot project yang dilakukan pihaknya, banyak guru-guru di Indonesia yang masih mengalami kelaparan.

"Tapi ada yang kita ketemukan, di beberapa daerah ternyata tidak hanya anak-anak, gurunya juga kurang gizi. Banyak guru-guru yang dapat penghasilan sungguh sangat rendah," tuturnya.

Prabowo menceritakan bahwa banyak guru yang kerap melihat makanan yang dibagikan kepada para murid dengan penuh harap juga dapat menikmatinya.

Kemudian, saat guru-guru ikut diberikan makanan, mereka tampak menyantapnya dengan lahap.

"Saya dapat laporan dari salah satu pilot project kita waktu dibagikan makanan untuk anak-anak, ada gurunya yang melihat."

"Akhirnya nggak sampai hati ya tim masak itu menambahkan untuk guru-guru ternyata guru-guru makannya lahap juga," ujarnya.

Berdasarkan penemuan itu, dia mengatakan jumlah yang dijadikan target oleh pihaknya untuk pemberian makan siang dan susu gratis akan direvisi.

Nantinya, jumlah penerima program ini akan ditambah, termasuk para tenaga pengajar akan mendapatkannya.

"Jadi saudara-saudara makan siang tadi itu sekitar hitungan kita mungkin nilainya itu hitungan kita sampai sekarang USD34 miliar tiap tahun, tapi belum dihitung guru. Kalau dihitung guru, nanti akan naik," jelasnya.

Janji Anies

Anies Baswedan menyatakan, pihaknya akan mengkaji ulang aturan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Salah satu faktor besar yang membuat pihaknya perlu untuk mengkaji ulang aturan ini karena tak adanya penurunan angka pengangguran di Indonesia.

Bahkan, penurunan angka pengangguran pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak lebih baik daripada saat era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal ini disampaikan Anies dalam acara Desak dan Slepet AMIN di Hall A JI-Expo, Kemayoran, Jakarta, Senin.

"Bahkan bila dibandingkan dengan statistik di era kepemimpinan Pak SBY di era kepemimpinan Pak SBY pengangguran itu turun 5,3 persen. Di era Pak Jokowi turunnya hanya 0,73 persen," tuturnya.

Berdasarkan hal itu, dia menyimpulkan ada yang tak beres pada UU Omnibus Law yang seharusnya bisa menyejahterakan para pekerja.

Oleh sebab itu, Anies mengatakan akan memastikan hal-hal semacam ini dalam aturan tersebut.

"Artinya ada indikator yang menunjukkan bahwa usaha penciptaan lapangan pekerjaan itu pun tidak terjadi dengan aturan yang seperti ini justru kita harus memastikan," ungkapnya.

Hal yang ingin dipastikan termasuk mengenai pemenuhan hak bagi para pekerja, yaitu pesangon apabila mengalami PHK.

Menurut Anies, hal itu tidak diatur secara tegas dalam UU Omnibus Law.

"Ini adalah hak yang menurut kami harus dipastikan terlaksana dan pemerintah tidak boleh abai pemerintah harus memastikan pemenuhan hak hak itu terjadi," kata Anies.

Oleh karena, Anies secara tegas menyebut, akan melakukan review ulang secara menyeluruh terhadap UU yang sempat mendapati penolakan dari serikat buruh tersebut.

"Saya tegaskan sekali lagi bahwa kami berkomitmen untuk mengkaji ulang UU Ciptaker agar aturan aturan yang dipandang tidak memberikan rasa keadilan bisa dikoreksi untuk memberikan rasa keadilan," ujarnya.

(Tribunnews.com/Deni/Fersianus Waku/Mario Christian Sumampow/Rizki Sandi Saputra)