TRIBUNNEWS.COM - Pihak Istana Kepresidenan RI melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengaku belum membicarakan soal pengganti Mahfud MD setelah menyatakan siap mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Hal itu lantaran surat pernyataan mundur Mahfud tersebut juga belum sampai ke meja Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Surat resmi pengunduran Mahfud MD rencananya akan diserahkan kepada Presiden Jokowi besok, Kamis (1/2/2024). 

"Ya bapak Menko saja belum menyampaikan suratnya, kita berpikir soal pengganti," ujar Ari, di Gedung Kementrian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (31/1/2024). 

"Kita belum membicarakan soal pengganti, karena beliau baru akan menyampaikan dan rencana baru diterima oleh Pak Presiden," tegasnya. 

Ari juga tak bisa memastikan apakah kosongnya kursi Mahfud akan diganti menteri ad interim atau langsung menteri definitif. 

Menurutnya, hal itu menjadi kewenangan dari Presiden Jokowi. 

Menteri ad interim adalah mereka yang ditunjuk untuk suatu jabatan dengan masa dan tugas yang terbatas serta dalam waktu singkat. 

Kedudukan menteri ad interim hanya berisfat pelaksana dan sementara untuk mengisi kekosongan jabatan. 

Ari hanya bisa memastikan bahwa tugas dan fungsi Menko Polhukam akan tetap terus berjalan meski bakal ditinggalkan Mahfud MD. 

"Tugas dan fungsi MenkoPolhukam harus tetap berjalan, mengenai siapa dan apakah ada menteri ad interim atau langsung difinitif itu akan menjadi keputusan Bapak Presiden," ujarnya. 

Baca juga: Mahfud MD Akui Mundur Dari Kabinet Jokowi Karena Tunggu Momentum

Terlepas dari itu, Ari mengaku menghormati sikap Mahfud yang ingin berpamitan langsung kepada Jokowi untuk mundur dari jabatannya.

Bagi Ari, hal tersebut merupakan bentuk etika dan tata krama yang baik. 

"Kita hormati apa yang menjadi langkah dari Pak Menko Polhukam, beliau sangat luar biasa mengikuti tata krama yang sangat bagus sekali, jadi tak hanya dengan surat tetapi juga menyampaikan langsung ke Presiden," ujarnya.