TRIBUNNEWS.COM - Calon wakil presiden (cawapres), Mahfud MD mengakui Pemilu 2024 adalah paling brutal dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya di masa refomasi.

Mahfud MD pun menyinggung banyaknya intimidasi saat kampanye di sejumlah daerah.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD setelah resmi menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menkopolhukam kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (2/2/2024).

Mahfud MD menyebut banyak alat peraga kampanye (APK) milik pasangan calon (paslon) nomor urut 3 yang tiba-tiba hilang.

Menurut Mahfud, sebanyak 71 bendera PDIP hilang misterius di Banten.

"Kita mau nuduh siapa? Kan nggak bisa nuduh, tapi orang udah tahu ini yang melakukan siapa. Kalau dikatakan ditangkap," ucap Mahfud, dalam acara ROSI Kompas TV, Kamis malam.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu lantas menyinggung APK paslon lain yang tetap aman selama kampanye.

Meski mengetahui pelaku penurunan bendera PDIP, kata Mahfud, banyak masyarakat yang tak berani bersuara.

"Kalau ditanya siapa yang melakukan, ada yang bilang itu masyarakat, tapi yang satu kok nggak hilang," ujarnya.

"Kok yang satu hilang, yang satu aman. Kan pastinya ada standar keamanan yang sama."

Kendati demikian, Mahfud selalu menyarankan kepada tim kampanyenya untuk tidak melayangkan tuduhan kepada pihak lain.

Baca juga: Usai Mundur, Mahfud MD Akui Tak akan Jelekkan Pemerintahan Jokowi: Kalau Bicara Data, Boleh Kan?

Karena menurut Mahfud, keselamatan rakyatlah yang paling penting.

"Yang begitu nggak usah ribut-ribut nyebut orang apalagi nuduh institusi, tapi hati nurani rakyat tahu karena semua berbisik," ucap Mahfud.

"Lurah dipanggil kan udah banyak yang mengadu, tapi ketika dipanggil takut. Isinya harus milih ini, bahkan ada yang disuruh agar menghubungi lurah-lurah lain. Tapi kalau kita tanya di mana, bukti, takut dia."

Lebih lanjut, Mahfud mengakui adanya intimidasi kampanye di sejumlah daerah khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera.

Melihat banyaknya intimidasi kampanye, Mahfud menilai Pemilu 2024 adalah yang paling brutal dibandingkan Pemilu sebelumnya.

"Iya (paling brutal), kalau dibandingkan selama reformasi. 1999 bagus, 2004 bagus, 2009 oke, 2009 saya hakim MK, Pak SBY presiden sama sekali enggak ada hubungan dengan saya untuk bicara perkara," ujarnya.

Mahfud lantas mengungkit sikap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika memimpin pemerintahan.

"Saya enggak mau dan dia (SBY) tahu, Pak SBY enggak pernah membicarakan perkara, mengutus orang ketemu saya itu enggak waktu itu," ujar Mahfud.

"Bahkan kalau ada masalah segera diselesaikan oleh Pak SBY."

Sosok Pengganti Mahfud MD

Sebelumnya, Mahfud telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menkopolhukam kepada Jokowi.

Setelah Mahfud mundur, muncul pertanyaan tentang sosok Menkopolhukam yang baru.

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno memprediksi Menkoplhukam pengganti Mahfud adalah sosok loyalis Jokowi.

“Itu artinya, memasuki tahun politik, saya kira memang Jokowi itu membutuhkan back up politik secara total dari menterinya, jangan sampai menterinya ini bermanuver merugikan pemerintah atau presiden,” ujar Adi.

Selain itu, ia juga meyakini pengganti Mahfud bukan berasal dari PDIP, Partai NasDem, PKB, PKS, dan PPP.

Baca juga: Mahfud MD Pamitan, Kemasi Barang, dan Tunjukkan Ruang Rapat Rahasianya di Kantor Kemenko Polhukam

Di sisi lain, Mahfud enggan berkomentar banyak saat ditanya sosok penggantinya sebagai Menkopolhukam.

Mahfud mengaku enggan ikut campur dalam pemilihan Menkoplhukam yang baru.

Menurut dia, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden.

"Kalau siapa-siapa nama yang cocok untuk menggantikan itu, sama sekali saya hindari untuk bicara itu karena itu sepenuhnya hak prerogatif presiden," kata dia, Kamis.

"Jadi saya tidak akan ikut campur. Besok pun ditanya seumpama, saya bilang tidak tidak tahu siapa yang cocok," tukasnya.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Gita Irawan/Garudea Prabawati)