TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) panen kritikan.

Kali ini dari sivitas akademika beberapa universitas di Indonesia.

Mereka mengritik dinamika politik dan pemerintahan Jokowi menuju akhir periodenya.

Capres 01 Anies Baswedan dan Capres 03 Ganjar ikut beri respons, termasuk cawapres 01 Cak Imin.

Cak Imin berpesan agar Jokowi tidak gegabah menanggapi kritikan dari Sivitas Akademika.

Sebab jika gegabah, akan terjadi kembali penggulingan kekuasaan seperti tahun 1998.

"Tidak boleh gegabah mengabaikan. Karena kalau nggak, bisa terulang revolusi 98," ujar Muhaimin di Kota Serang, Banten, Jumat (2/2/2024).

Kata Cak Imin, kritik yang dilakukan oleh kampus di Indonesia harus dijadikan evaluasi oleh pemerintahan Jokowi.

"Kalau sudah kampus bicara, itu artinya lampu merah. Harus menjadi evaluasi bersama," kata Muhaimin Iskandar.

Kata Anies dan Ganjar soal Jokowi Panen Kritik dari Sivitas Akademika

Presiden Joko Widodo (Jokowi) panen kritikan dari sivitas akademika beberapa universitas di Indonesia.

Mereka mengritik dinamika politik dan pemerintahan Jokowi menuju akhir periodenya.

Terbaru kritikan itu disuarakan civitas akademika dari Universitas Indonesia (UI) mengkritisi sikap Jokowi lewat petisi yang dibacakan di Kampus UI di Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024).

Mereka mengaku prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi di Tanah Air.

Sebelum UI, ada Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) yang lebih dulu menyuarakan kritikan terhadap kepemerintahan Jokowi.

Jokowi sendiri telah merespons terkait kritikan terhadap dirinya itu.

Ia mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut, sebab menurutnya kritikan itu merupakan hak demokrasi setiap orang.

"Setiap orang boleh berbicara. Berpendapat, silakan," kata Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara usai Kongres Gerakan Pemuda Ansor pada Jumat, (2/1/2024).

Anies: Artinya Ada Masalah Serius

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menilai, kritikan dari guru besar, dosen hingga mahasiswa itu menandakan adanya masalah serius.

"Kalau kampus-kampus sudah mulai menyuarakan, artinya ada masalah yang serius. Ini perlu jadi perhatian kita semua," kata Anies selepas kampanye terbuka di Lapangan Reformasi Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (1/2/2024).

Anies mengatakan, pihaknya dalam beberapa waktu ini, juga merasakan keresahan yang sama dengan para sivitas akademik itu.

Dengan keresahan itu, Anies menegaskan bahwa pihaknya saat ini dengan konsep perubahan yang diusungnya akan berupaya mengembalikan demokrasi pada jalur yang benar.

"Kami yakin apa yang kami perjuangkan dengan perubahan untuk mengembalikan demorkasi pada jalurnya, tata cara pemerintahan yang mengayomi semua," katanya.

Baca juga: Kantongi Izin, Kampanye Anies-Cak Imin di JIS Digelar 10 Februari 2024, Sewanya Rp 2 Miliar Lebih 

Anies menilai, pandangan yang diutarakan para sivitas akademika itu obyektif dan harus menjadi perhatian bersama.

"Kami hanya berharapnya sederhana kok, pemilu besok, dilaksanakan dengan jujur, adil, dan seluruh unsur yang terkait penyelenggara netral, itu saja," pungkas Anies.

Ganjar: Masyarakat Bekerja Keras Selamatkan Demokrasi

Sementara itu, capres 03, Ganjar Pranowo, menilai kritikan dari para sivitas akademika itu bentuk upaya masyarakat untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia saat ini.

Ganjar pun berharap Presiden Jokowi bisa mendengarkan kritikan itu dan pemerintah bisa kembali ke jalur demokrasi yang substantif.

"Hari ini masyarakat dengan seluruh elemen bekerja keras untuk menyelamatkan demokrasi, sehingga kita harapkan semuanya akan bisa kembali kepada koridor," kata Ganja seusai menghadiri konser "Hajatan Rakyat" di Lapangan Wolter Monginsidi, Kota Manado, Sulawesi Utara, Kamis (1/2/2024).

Ganjar menekankan bahwa pemerintah tidak boleh memandang remeh kritikan dari kelompok intelektual itu.

"Saya kira kalau para intelektual sudah mulai berbicara seperti ini, rasa-rasanya yuk kita kembalikan bareng-bareng. Masih ada waktu. Jangan mencederai," ujar Ganjar.

Muhaimin Minta Presiden Jokowi Tidak Gegabah

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta Presiden Joko Widodo tidak gegabah menanggapi kritikan civitas akademika kampus.

Diketahui, ada empat kampus yang mengkritik Presiden Jokowi, karena dianggap menyalahgunakan wewenang menjelang Pemilu 14 Februari 2024.

Keempat kampus tersebut yakni, Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Gajah Mada (UGM), terbaru Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Andalas.

Muhaimin meminta, Presiden Jokowi tidak gegabah dalam menanggapi hal tersebut.

Sebab jika gegabah, akan terjadi kembali penggulingan kekuasaan seperti tahun 1998.

"Tidak boleh gegabah mengabaikan. Karena kalau nggak, bisa terulang revolusi 98," ujar Muhaimin di Kota Serang, Banten, Jumat (2/2/2024).

Baca juga: Putra Anies Baswedan dan Putri Cak Imin Ngaku Belum Ingin Terjun ke Politik, Kenapa?

Kata Cak Imin, kritik yang dilakukan oleh kampus di Indonesia harus dijadikan evaluasi oleh pemerintahan Jokowi.

"Kalau sudah kampus bicara, itu artinya lampu merah. Harus menjadi evaluasi bersama," kata Muhaimin Iskandar.

Sejumlah Kampus Kritik Pemerintahan Jokowi

Diketahui, sejumlah kampus menyampaikan kritikan kepada pemerintahan Jokowi menjelang Pemilu 2024 yang digelar 14 Februari 2024 mendatang.

Terbaru, civitas akademika dari Universitas Indonesia (UI) mengkritisi sikap Jokowi lewat petisi yang dibacakan di Kampus UI di Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024).

Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo mengungkapkan pihaknya saat ini tengah berperang demi pemulihan demokrasi di Tanah Air.

"Lima tahun terakhir, utamanya menjelang Pemilu 2024, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak,” ujarnya.

Hakristuti mengungkapkan, saat ini, Indonesia tengah kehilangan kendali sehingga menggerus etika dan keluhuran budaya.

"Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil ertika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa," tuturnya.

Menurutnya, para sivitas akademika UI prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi di Tanah Air yang menimbulkan berbagai sektor menjadi terampas.

"Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan, dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup,” tegasnya.

Selain itu, Harkristuti pun mengaku muak dengan tingkah para pejabat yang disebutnya telah mengingkari sumpah jabatan dengan menumpuk harta untuk kepentingan prubadi.

Jelang pemilu, dia melihat hal tersebut semakin terlihat.

UGM dan UII

Sebelumnya, kritik serupa juga disampaikan oleh civitas akademika dari UGM dan UII.

Guru-guru besar UGM, lewat 'Petisi Bulaksumur' menilai pemerintahan Jokowi yang juga merupakan alumnus UGM itu telah melakukan tindakan menyimpang penyelenggaraan negara.

Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, mengungkapkan keprihatinan atas tindakan menyimpang dari soal prinsip demokrasi hingga keadilan sosial sejumlah pejabat negara.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," kata Koentjoro membacakan petisi tersebut di Balairung UGM, Yogyakarta, Kamis (1/2/2024).

Beberapa penyimpangan yang disinggung dalam petisi tersebut antara lain terkait pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK), keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi hingga tak selarasnya pernyataan Jokowi soal keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik.

Koentjoro pun meminta Jokowi agar mengingat janji sebagai sivitas akademika UGM yang berbunyi:

“… Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti ‘tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara…”.

Baca juga: 2 Minggu Jelang Coblosan, Jokowi Dihujani Kritik dari Civitas Akademika soal Demokrasi

Selain UGM, civitas akademika dari UII juga melayangkan kritik ke Jokowi dan meminta agar mantan Wali Kota Solo itu bisa menjadi teladan dan bertingkahlaku layaknya negarawan.

Rektor UII, Fathul Wahid meminta agar Jokowi tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga dalam Pilpres 2024.

"Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,” kata Fathul.

"Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023,” imbuhnya.

Fathul juga menyoroti soal intervensi politik dari Jokowi lewat pernyataannya soal presiden boleh berpihak dan berkampanye yang sempat disampaikannya beberapa waktu lalu.

Tak sampai disitu, penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Jokowi jelang pencoblosan, juga dianggap bernuansa politis. (tribun network/thf/Tribunnews.com)