TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) banjir kritikan dari kalangan civitas academica jelang Pemilu 2024.

Beberapa kampus yang telah melontarkan kritiknya terhadap Presiden Jokowi antara lain Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), dan Universitas Indonesia (UI).

Setelah itu, kampus lain turut berbondong-bondong mengeluarkan pandangannya soal kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

Menurut pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, A Bakir Ihsan, kritik yang dilontarkan kepada Jokowi merupakan reaksi yang wajar.

Itu karena demokrasi di Indonesia, sambungnya, sedang tidak baik-baik saja akibat matinya etika negara.

"Demokrasi mengalami regresi karena matinya etika negara dalam menjalankan amanahnya," kata Bakir, Minggu (4/2/2024), dikutip dari TribunJakarta.com.

Keberjalanan Pemilu 2024 telah terganggu oleh berbagai konflik kepentingan, mulai dari putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang meloloskan batas usia capres-cawapres hingga keberpihakan Jokowi terhadap salah satu pasangan calon (paslon) dalam kontestasi kali ini.

"Bisa jadi secara aturan memungkinkan, tapi secara etik langkah tersebut menunjukkan keberpihakan negara pada kelompok tertentu," sambungnya.

Lebih lanjut, Bakir menilai apabila situasi ini dibiarkan, maka itu bisa berbahaya bagi demokrasi Indonesia.

"Negara dikuasai, dimiliki, dan dinikmati oleh kelompok tertentu dan kelompok lain diabaikan bahkan dinegasikan," ujarnya.

Respons Jokowi

Di sisi lain, Presiden Jokowi telah buka suara perihal kritik yang dilayangkan oleh civitas academica kepadanya.

Baca juga: Debat Capres Terakhir Digelar Nanti Malam, Jokowi Berharap Tak Saling Serang Personal

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa hal itu merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara dalam berdemokrasi.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi selepas melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu, (3/2/2024).

"Itu hak demokrasi yang harus kita hargai," ujar mantan Wali Kota Solo itu.