Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo berbicara tentang problem utang dan pinjaman online (pinjol) yang dihadapi para mahasiswa agar mereka tetap bisa tetap belajar di perguruan tinggi.

Awalnya capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanyakan kepada Ganjar tentang tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dihadapi mahasiswa.

Ia lantas menyoroti di mana banyak mahasiswa yang kesulitan membayar UKT.

Malah, lanjut Anies, mereka justru dianjurkan untuk menyelesaikan UKT lewat pinjol.

Anies lantas meminta pendapat Ganjar soal itu.

Ganjar kemudian menjawab untuk menyelesaikan hal itu adalah dengan menghentikan liberaisasi pendidikan secepatnya.

Pemerintah, kata dia, harus memberikan kepada para mahasiswa proprosi yang benar.

Untuk itu Ganjar dan Mahfud punya program satu keluarga miskim satu sarjana.

Progran tersebut agar mahasiswa tidak direpotkan pada persoalan UKT tersebut.

Hal tersebut disampaikannya saat segmen tanya jawab antarpaslon pada debat kelima Pilpres 2024 pada Minggu (4/2/2024).

"Dan Pak Anies tadi betul. Ikhtiar dari para mahasiswa agar dia tetap bisa sekolah adalah ngutang dan pinjol ternyata menjadi problem. Dan saya sepakat, dan kami diskusi beberapa waktu lalu dengan para mahasiswa di Yogya, ini kemudian menjadi cerita utama," kata dia.

"'Pak Ganjar, apa kemudian yang bisa kita dapatkan ketika kemudian kita harus memacu diri agar nasib kami jauh lebih baik, karena kami tidak bisa mendapatkan akses yang mudah di situ," kata Ganjar menirukan mahasiswa yang ia dengar.

Lantas Ganjar berbicara tentang program yang telah ada di masa lalu.

Program tersebut, kata dia, dulu bernama Kredit Mahasiswa Indonesia atau KMI.

Ia mengaku, kakaknya sempat mengambil program tersebut.

"Dan kalau tidak salah kakak saya sampai hari ini ijazahnya tidak pernah diambil juga. Karena itu dia lulus menggunakan kredit yang sangat murah, diberikan shceme (skema) oleh pemerintah, dan modelnya seperti yarnen, membayarnya setelah panen. Panennya apa? Ketika dia sudah lulus," kata Ganjar.

"Maka liberalisasi yang mesti dihentikan ini, menurut saya mesti juga diimbangi dengan proporsionalitas kepada mana yang mampu, dan mana yang kurang mampu," sambung dia.

Menurutnya, mereka yang kurang mampu mesti mendapatkan intervensi dari pemerintah.

Perguruan tinggi di sisi lain, harus bisa menunjukkan, bahwa UKT dengan klaster-klaster pembiayaannya diperuntukkan untuk kalangan yang memang sesuai dengan strata mereka.

Mendengar ha tersebut, Anies memuji pandangan Ganjar.

Anies menanggapi bahwa pendidikan tinggi adalah pemasok pembentukan kelas menengah Indonesia.

Negara, menurutnya harus menempatkan pendidikan tinggi sebagai eskalator sosial ekonomi.

Dengan cara pandang begitu, menurutnya maka biaya pendidikan tinggi memiliki dua penyedia yaitu orang tua dan negara.

Namun menurutnya, unsur negara harus lebih besar.

Negara, kata dia, harus mengambil alih biaya tersebut dan nukan justru malah dibebankan ke Universitas.

Hal tersebut, menurutnya supaya dosen dan pimpinan universitas bekerja pada pendidikannya, pengajarannya, penelitiannya, dan pengabdian masyarakat.

Negara, kata dia, harus melihat pendidikan sebagai investasi.

"Nanti negara itu dapat pendapatan dari mana? Ketika mereka menjadi kelas menengah, mereka bekerja, mereka memberikan pajak bagi negara, tapi bukan pendapatan ketika mereka sedang sekolah. Jadi negara menciptakan universitas sebagai esklator sosial ekonomi. Itu yang kira-kira juga akan dilakukan," kata Anies.

Menanggapi hal itu, Ganjar sepakat.

Ia mengatakan kalau ingin membangun yang berbasis sumber daya manusia tidak boleh diingkari bahwa pendidikan adalah investasi dan tidak menghitungnya sebagai sebuah cost (pengeluaran).

Ia lantas membagikan pengalamannya sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Saat itu, kata dia, ia mencari keluarga miskin agar anaknya bisa sekolah dan langsung kerja.

Untuk itu, ia mengaku memulainya dari SMK.

Ia bersyukur Pemprov Jawa Tengah mampu untuk menangani itu.

Ganjar mengatakan, hal tersebut ingin ditingkatkannya ke tingkat perguruan tinggi.

"Agar mereka kemudian bisa jauh lebih baik lagi. Dengan cara itu, ruang-ruang publik kehadiran negara khususnya dalam bidang pendidikan inilah yang bisa kita berikan kepada mereka," kata dia.

"Hari ini yang kita tuju adalah bagaimana kebijakan ini berpihak kepada yang lemah. Apakah itu si miskin, apakah itu kelompok perempuan, apakah itu penyandang disabilitas. Sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan murah," sambung dia.