TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Solo mengkritik Presiden Jokowi yang tidak netral menjelang Pemilu.

Hal ini disampaikan dalam deklarasi pernyataan sikap yang digelar di depan kantor cabang HMI Solo di jalan Yosodipuro no. 81.

Setidaknya ada 4 poin yang dideklarasikan.

Satu dari empat poin tersebut adalah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya untuk tegak lurus terhadap undang-undang dan netralis pejabat publik. 

Ketua Umum HMI Solo Wiradrana Wasistha menyebut apa yang dilakukan oleh pihaknya itu sebagai respon dari pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh ikut kampanye.

“Ada empat poin pernyataan sikap, dan yang paling ditekankan adalah terkait netralitas pejabat publik, itu yang ping ditekankan HMI Solo. Sebenarnya itu (Prosedian boleh kampanye) bagian dari faktor di mana, terkuat Pak Jokowi mengatakan pejabat publik harus netral lalu belakangan Pak Jokowi tidak menunjukan netralitas yang harusnya diyakini pejabat publik lainnya,” ujarnya, Minggu (4/2/2024).

Lebih lanjut, Wiradrana menilai bahwa pembagian bansos menjadi bukti bahwa Jokowi mulai mencondongkan dukungan pada salah satu Paslon yang ikut kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

“Kemarin terlihat bansos yang itu sangat terlihat kepentingan,” sambung Wiradrana.

Baca juga: Ahok Sebut Rakyat Hanya Diberi Bansos, Bukan Keadilan Sosial, Sindir Jokowi?

Sementara itu, beberapa poin yang disampaikan dalam deklarasi tersebut antara lain pihaknya ingin menciptakan Pemilu 2024 sebagai pesta rakyat yang jujur, aman, damai, dan tidak manipulatif serta dilaksanakan tanpa intervensi dan intimidasi kekuasaan dengan tetap melakukan pengawasan terhadap setiap proses pemilihan melalui pemanfaatan kemajuan teknologi. 

“Kedua kami meminta agar Presiden Jokowi beserta jajarannya untuk kembali tegak lurus terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia serta saling mengingatkan antara satu dengan lainnya agar tidak merusak iklim demokrasi,” tegasnya. 

“Ketiga meminta agar tidak ada operasi pengkondisian dan pembungkaman dari aparatur negara terhadap hak-hak kebebasan berekspresi oleh Rakyat Indonesia,” tambah Wiradrana. 

Untuk yang terakhir, HMI Kota Solo meminta pejabat publik untuk tidak ikut dalam kegiatan politik di masa Pemilu kali ini.

“Meminta kepada setiap pejabat publik yang terlibat dalam agenda kampanye untuk mundur dari jabatannya agar menghindari konflik kepentingan,” ucapnya. 

Untuk poin terakhir, Wiradrana juga tidak mengecualikan bagi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang kini maju sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

“Iya (Gibran mundur dari jabatannya), yang paling ditekankan itu netralitas dari pejabat publik itu yang menjadi penekanan dari cabang HMI kota Solo,” tutupnya.

Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul HMI Solo Kritik Jokowi Tidak Netral Jelang Pemilu,