Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Derasnya Gelombang Kritik untuk Jokowi, dari Akademisi hingga Eks Pimpinan KPK

Setelah para akademisi mengkritisi Jokowi, kini giliran eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2013-2019.

Penulis: Wahyu Gilang Putranto
Editor: Suci BangunDS
zoom-in Derasnya Gelombang Kritik untuk Jokowi, dari Akademisi hingga Eks Pimpinan KPK
Tangkap Layar YouTube Sekretariat Kabinet
Gelombang kritik kepada pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin deras mengalir. Setelah para akademisi mengkritisi Jokowi, kini giliran eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2013-2019. 

Salah satu akademisi Unkhair Ternate, Mochtar Adam, memberikan nilai demokrasi Indonesia saat ini anjlok di bawah angka 5. 

Menurutnya kondisi itu diperparah dengan sikap Jokowi yang sempat menyinggung soal keberpihakan dan kampanye. 

"Pesiden rasa-rasanya tidak bisa di dalam konstitusi, kalau anda membaca konstruksi undang-undang-nya, maka kita membutuhkan seorang presiden yang berdiri di semua anak bangsa, yang berdiri di semua partai, yang berdiri di semua pulau, maka dia akan menjadi presiden Nusantara," kata  Mochtar yang didampingi sejumlah akademisi lainnya, Jumat (2/2/2024).

3. UI - 2 Februari 2024 

Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo, mengungkapkan pihaknya saat ini tengah berperang demi pemulihan demokrasi di tanah air.

"Lima tahun terakhir, utamanya menjelang Pemilu 2024, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak,” ujarnya, Jumat (2/2/2024). 

Hakristuti mengungkapkan, saat ini Indonesia tengah kehilangan kendali sehingga menggerus etika dan keluhuran budaya.

Berita Rekomendasi

"Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil ertika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa," tuturnya.

Menurutnya, para sivitas akademika UI prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi di tanah air yang menimbulkan berbagai sektor menjadi terampas.

"Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan, dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup,” katanya.

4. Unhas - 2 Februari 2024

Forum Guru Besar dan dosen Unhas Deklarasi Unhas Bergerak Untuk Demokrasi. Prof Dr Ir Triyatni Martosenjoyo MSi memimpin deklarasi Unhas Bergerak Untuk Demokrasi di depan Rektorat Unhas pada Jumat (2/2/2024)
Forum Guru Besar dan dosen Unhas Deklarasi Unhas Bergerak Untuk Demokrasi. Prof Dr Ir Triyatni Martosenjoyo MSi memimpin deklarasi Unhas Bergerak Untuk Demokrasi di depan Rektorat Unhas pada Jumat (2/2/2024) (Faqih/Tribun Timur)

Guru besar dan dosen Unhas Makassar menyampaikan keprihatinan atas perkembangan demokrasi menjelang Pemilu 2024.

Mereka mengingatkan Presiden Joko Widodo dan semua pejabat negara untuk mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.

"Mengingatkan Presiden Jokowi dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi," kata Prof. Triyatni Martosenjoyo saat membacakan pernyataan sikap Forum Guru Besar dan Dosen Unhas di Makassar, Jumat (2/2/2024). 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas