TRIBUNNEWS.COM - Gelombang kritik yang tertuju pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait demokrasi masih bergulir.

Setelah sejumlah tokoh hingga akademisi berbagai perguruan tinggi menyampaikan kritik, kini giliran alumni Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor turut bersuara.

Alumni Gontor menyatakan melawan ketidakadilan dan menyatakan desakan kepada Jokowi melalui petisi yang bernarasikan 'Petisi Alumni Gontor untuk Selamatkan Demokrasi'.

Petisi ini disampaikan oleh Muhammad Afton Lubis (alumni 2007), Ruhul Ma'ani (alumni 1999), Mustofa Aris (alumni 1991), Ega (alumni 1994), dan Babul Ulum (alumni 1992).

"Cita-cita reformasi masih harus diselamatkan. Pelanggaran etika berat di Mahkamah Konstitusi, pelanggaran etika oleh ketua KPU dan anggotanya, ketidaknetralan penyelenggara negara, politisasi bansos, pengerahan aparatur desa, dan serangkaian kecurangan pemilu menjadi ancaman yang sangat serius dan berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Afton Lubis kepada Tribunnews, Rabu (7/2/2024).

Menurutnya, masyarakat Indonesia sampai saat ini berada dalam kebingungan atas semua kecurangan yang dilakukan oleh elite politik.

"Dibuat bingung karena kecurangan ini jelas terjadi di depan mata, namun tak ada satupun elite politik yang berani menentang dan menjegal kecurangan-kecurangan ini dan tentunya dibuat marah besar karena elite politik tersebut tidak pernah memikirkan kepentingan rakyatnya," ucapnya.

Ia mengatakan para elite hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri demi meraup kekuasaan dan kekayaan yang lebih.

Desakan tidak hanya ditujukan untuk Jokowi, namun juga untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Satu, mendesak Presiden Jokowi untuk netral dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan anaknya dalam pemilu."

"Dua, mendesak bawaslu untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagai garda terdepan pengawasan pemilu, jika bawaslu sewenang-wenang dalam menjalankan tugas maka rakyat siap bergerak menjadi pengawas dan pengadil jalanan," ungkapnya.

Alumni Gontor juga memperingatkan kepada seluruh aparatur negara untuk menjunjung tinggi etika, moral, dan netralitas dalam pemilu 2024 agar menjadi pemilu yang adil.

Baca juga: Mabes Polri Buka Suara soal Rektor Unika Diminta Buat Video Apresiasi Jokowi

Jokowi Nyatakan Tidak akan Kampanye dan Setop Bansos

Sementara itu di tengah gelombang kritik dari berbagai pihak, Presiden Jokowi menegaskan tidak akan ikut berkampanye dalam Pemilu 2024.

"Yang bilang siapa (saya mau ikut kampanye)? Ini, ini, ini saya ingin tegaskan kembali, pernyataan saya yang sebelumnya bahwa presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk berkampanye," katanya di Sumatera Utara, Rabu (7/2/2024).