TRIBUNNEWS.COM - Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Basuki Tjahja Purnama alias Ahok terang-terangan mengaku bahwa pernah diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi calon Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tawaran tersebut datang saat proses awal wacana soal pemindahan Ibu Kota.

Hal tersebut disampaikan Ahok dalam acara bertajuk 'Ahok Is Back' di Warunk Wow, Jakarta Selatan, Kamis (8/2/2024).

“Jujur aja, waktu IKN mau dibentuk, Pak Jokowi sudah panggil saya, tanyakan. Saya salah satu calon kepala (otorita) IKN, saat itu ya,” kata Ahok, Kamis.

Lebih lanjut, Ahok bercerita, saat itu dirinya mengaku memberikan masukan kepada Presiden Jokowi, yakni pemindahan Ibu Kota itu harus dilandasi dengan undang-undang.

Supaya lebih mudah menarik perhatian para investor.

“Saya bilang (ke Pak Jokowi) ‘pak, kalau mau investor masuk, langkah pertama harus ada Undang-undang IKN. Baru orang mau percaya,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Ahok ternyata juga memberikan usulan soal lokasi IKN.

Waktu itu, Ahok mengatakan, seharusnya IKN ditempatkan di Kalimantan Tengah (Kalteng), sesuai dengan cita-cita Presiden pertama RI, Soekarno atau Bung Karno.

“Kalau mau berdasarkan historis, sejarah, bicara Trisakti nih, bicara nawacita nih, harusnya IKN itu ada di Kalteng, sesuai Bung Karno. Kenapa di Kalteng? Karena Kalteng tidak usah bebasin lahan,” ucapnya.

Selain itu, Ahok menilai lokasi di Kalimantan Tengah juga bakal mudah menjangkau seluruh Pulau Kalimantan.

Baca juga: Ahok Ungkap Pernah Ditawari Jokowi jadi Calon Kepala IKN, Tapi Saat Usul Lokasi Ditolak

Apabila pembangunan IKN dilakukan di Kalteng, kata Ahok, PT Pertamina juga telah memiliki banyak lahan di sana.

Sehingga, tidak perlu repot untuk melakukan pembebasan lahan.

“Semua pegawai kita (Pertamina), semua kantor kita akan kita pindahkan ke Kalteng. Jadi ini kayak denger, Amerika."