TRIBUNNEWS.COM, BANYUWANGI - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan, pihaknya seakan-akan dikorbankan dalam kasus surat suara diduga dicoblos di Kuala Lumpur, Malaysia.

Sebab, dalam kabar yang beredar suara tersebut tercoblos pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Yang terjadi di Malaysia itu kan seakan-akan kami dikorbankan," kata Mahfud seusai menghadiri kampanye akbar di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (8/2/2024).

Mahfud menegaskan, hal tersebut bisa saja sengaja dilakukan pihak lain untuk merugikan pasangan Ganjar-Mahfud.

"Padahal itu bisa saja operasi dari pihak lain nyuruh 3 orang nyoblos gitu, lalu diumumkan ini pencoblosan yang melanggar aturan," ujarnya.

Karenanya, dia mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyelidiki dugaan surat suara tercoblos tersebut.

"Oleh sebab itu, saya meminta KPU  segera menyelidiki dan mengumumkan apa yang sebenernya terjadi di Malaysia," ucap Mahfud.

Baca juga: KPU Kirim Tim Usut Surat Suara yang Tercoblos Lebih Dulu di Malaysia

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mendapat informasi dugaan kecurangan terkait surat suara di Malaysia.

Pihaknya menyebut, ribuan surat suara sudah tercoblos untuk paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman pada Selasa (6/2/2024).

Dari bukti video yang diperoleh, sejumlah orang tampak mencoblos surat suara untuk paslon nomor urut 3.

Habiburokhman bahkan menayangkan video dugaan kecurangan itu dalam konferensi pers.

Menurutnya, aksi kecurangan tersebut terjadi di Malaysia.

Pelakunya diduga adalah Panitia Pemilihan Luar Negeri dan pihak Kedutaan Besar di Malaysia.

Baca juga: Telusuri Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Bawaslu: Ada Potensi Pidana Pemilu

"Kami duga kuat aktivitas pencoblosan itu melibatkan PPLN dan oknum pegawai Kedubes RI di Malaysia," kata Habiburokhman, dikutip dari Tribunnews, Selasa (6/2/2024).

Lebih lanjut, Habiburokhman meminta agar Bawaslu menindaklanjuti masalah tersebut secara hukum.

Temuan ini nantinya juga akan dilaporkan secara resmi ke Bawaslu.