TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo menyampaikan tiga solusi untuk mengembalikan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menyebutkan tiga solusi itu adalah regulasi, sistem kelembagaan, dan aktor terbaik yang memimpin institusi itu.

Baca juga: Ganjar Pranowo: Demokrasi Indonesia Berjalan di Rel Keliru

"Yang paling penting dilakukan adalah merevisi UU KPK," kata Ganjar saat berbicara pada Podcast "Speak Up" yang dikelola Abraham Samad, pada Jumat (9/2/2024).

Ia berpendapat, UU KPK sekarang ini memudahkan lembaga antikorupsi iti dikoopasi.

Capres berambut putih itu juga menyoroti peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Seorang bupati yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mendapatkan penundaan pemeriksaan usai menyatakan dukungan kepada salah satu paslon, yang akan berkontestasi pada Pilpres 2024.

Baca juga: Jelang Kampanye Akbar Terakhir Ganjar-Mahfud, TPN Bersama Kelompok Rentan Akan Kumpul di Semarang

“KPK kalau sudah diberikan independensi tidak boleh dikooptasi oleh siapa pun, dan oleh kelompok mana pun,” tegas Ganjar.

“Nggak bisa dipungkiri ya. Kemudian, diambil alih, diganti, sekarang kooptasi dari kelompok sini sehingga seorang bupati yang kena OTT, tiba-tiba besok pindah dukungan dan kemudian paling terdepan. Maka, sekarang menjadi guyonan. Iya kan? Kalau mau selamat dukunglah itu. gitu Jadi maksud saya, ini kan sinikal,” tambah Ganjar.

Pada Podcast yang berdurasi satu jam itu, Ganjar juga mengemukakan pentingnya tindakan pencegahan korupsi pada setiap lini.

Menurutnya, keteladanan pucuk pimpinan merupakan kunci dari pencegahan korupsi dan hal berbau fraud lainnya.

“Maksud saya pencegahan kan mesti dilakukan dengan apa? Keteladanan dari pemimpin tertinggi, ya teladan. Yang kedua, pemimpin tertinggi tangannya mau basah, mau kotor, karena apa? Karena dia mau mengawasi dengan turun langsung,” tegas Ganjar.