Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah hari pemungutan suara Pemilu 2024, masyarakat harus mengawal pemerintahan yang terpilih.

Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) -Gereja Katolik, Romo Hans Jeharut Pr mengatakan masyarakat berhak mengkritisi program presiden baru.

"Mengawasi pemerintahan ini dengan baik dan kalau memang harus dipuji karena keberhasilannya mari kita puji tetapi ketika ada hal-hal yang harus kita ingatkan karena apalagi kalau misalnya menabrak rambu-rambu konstitusi emang harus diingatkan. Ini semua untuk kebaikan kita bersama," ujar Romo Hans dalam Talkshow Tribun Network 'Waktunya Indonesia Memilih', Rabu (14/2/2024).

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Muti mengatakan saat pemerintahan berada di jalan yang benar sudah seyogyanya diberikan dukungan.

Baca juga: Tokoh Agama Imbau Pihak yang Tak Terima Hasil Pilpres 2024 Tempuh Jalur Konstitusi

Di sisi lain, kalau menyimpang sebagai warga negara tentu harus kritis.

"Sikap kritis yang mencerminkan masyarakat yang peduli kepada bangsanya," kata dia.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut setelah pesta demokrasi berakhir, setiap pihak yang terlibat harus dapat menerima apapun hasil yang ditetapkan oleh KPU nanti.

Baca juga: Real Count Pilpres KPU Pukul 20.45 WIB: Prabowo-Gibran Unggul Tipis Dari Anies-Muhaimin di Jakarta

"Ini adalah proses yang harus kita lewati, kita terima hasilnya, yang kurang kita perbaiki ke depan," kata Gus Ipul.