Kekuatan Eksekutif dan Legislatif di Indonesia Diprediksi Seimbang
Lebih lanjut, Qodari menjelaskan perbedaan pucuk kekuasaan antara eksekutif dan legislatif akan menciptakan pemerintahan demokratis yang ideal.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil hitung cepat atau quick count Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh beberapa lembaga survei hampir selesai.
Hasilnya, pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran unggul dari dua kandidat lainnya yakni Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
Berdasarkan hal itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat Pemilu 2024 ini berpotensi melahirkan format pemerintahan yang seimbang, terutama dalam komposisi kekuasaan eksekutif dan legislatif.
Meski sifatnya masih sementara, Qodari memprediksi PDI Perjuangan (PDIP) akan keluar sebagai pemenang di Pemilu 2024 dan menjadi penguasa di parlemen.
Sehingga, menurutnya ke depan akan memberikan komposisi peta politik yang sangat ideal.
"Menurut saya, komposisinya sudah sangat-sangat ideal, pertama presiden dari Gerindra kemudian pemenang legislatif itu kemungkinan PDI Perjuangan, walaupun masih menunggu penghitungan kursi karena selisih PDI dan Golkar tidak terlalu jauh," kata Qodari, dalam keterangannya, Jumat (16/2/2024).
Qodari mengatakan, dengan dinamika hasil Pemilu 2024 ini, ia menyebut kondisi politik Indonesia telah mengalami ‘divided government’ atau legislatif dan eksekutif yang dikuasai oleh partai yang berbeda.
Qodari menilai, dengan konstelasi politik seperti ini, maka kontrol politik atas pemerintah akan semakin kuat.
“Jadi dalam divided government kontrol politik berpotensi menjadi lebih kuat karena pemenang eksekutif dan legislatif itu berbeda," ujar dia.
Baca juga: Hasil Real Count KPU Pukul 17.33 WIB: PKB Unggul di Jatim dan Banten, Tapi Suara AMIN Rendah
“Jadi, ini peluangnya bisa presiden dari Gerindra, ketua DPR RI dari PDI Perjuangan, dugaan saya adalah Mbak Puan Maharani lagi atau bisa juga ketua DPR adalah Golkar misalnya Airlangga Hartarto,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Qodari menjelaskan perbedaan pucuk kekuasaan antara eksekutif dan legislatif akan menciptakan pemerintahan demokratis yang ideal.
Sebab, akan terjadi pemerintahan yang dapat saling kontrol dan terjadi keseimbangan kekuasaan.
“Jadi, menurut saya ini komposisi yang ideal karena akan terjadi mekanisme check and balance karena eksekutif dan legislatif dimenangkan atau dikepalai oleh partai yang berbeda,” kata dia.
“Tentu saja variabel yang berikutnya tergantung apakah PDI Perjuangan atau Golkar nanti akan masuk pemerintahan atau tidak. Kalau Golkar dugaan saya pasti masuk koalisi pemerintahan, jadi Golkar misalnya jadi ketua DPR tetapi juga punya menteri di kabinet,” imbuhnya.
Baca juga: VIDEO PDIP Tanggapi Soal Prabowo Bakal Rangkul Semua Pihak: Janji Manis Terlalu Dini
Sedangkan, lanjut Qodari, jika PDIP yang menjadi ketua DPR lagi diperkirakan akan sepenuhnya menjadi oposisi.
Hal itu tercermin dari sikap Ketua Umum PDIP Megawati yang kecenderungannya tidak akan berkompromi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Tetapi di dalam kasus PDI Perjuangan, boleh jadi ini oposisi murni dalam pengertian ketua DPR dari PDIP yaitu Mbak Puan dan PDIP tidak punya kursi di kementerian. Sementara kalau melihat kecenderungan Ibu Megawati yang bisa dan lama di oposisi boleh jadi akan mengulangi peristiwa 2004 sampai dengan 2014 di mana Bu Mega memutuskan PDIP untuk berada di luar pemerintahan,” tandas Qodari.
Untuk diketahui, ada tiga paslon capres - cawapres yang berkontestasi di pilpres 2024.
Pasangan pertama Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, yang diusung oleh Partai NasDem, PKS dan PKB.
Pasangan kedua yakni Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, yang diusung Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda, Partai Prima, dan PSI.
Pasangan ketiga yakni Ganjar Pranowo - Mahfud MD diusung oleh PDIP, PPP, Hanura dan Perindo.
Hasil Quick Count Pemilihan Legislatif 2024
Indikator Politik
Berdasarkan quick count yang dirilis Indikator Politik (data masuk 97,80 persen), diprediksi akan ada 8 parpol yang lolos ke DPR RI.
Yakni PDIP meraup suara tertinggi dengan 16,78 persen. Di posisi kedua ada Golkar (14,97 persen), Gerindra (13,39 persen), PKB (10,49 persen), NasDem (9,41 persen), PKS (8,13 persen), Demokrat (7,46 persen), PAN (6,90 persen).
Jika tidak ada partai yang menyeberang maka komposisi partai pendukung pemerintah dan oposisi di parlemen akan seperti ini:
Partai Pendukung:
1. Golkar (14,97 persen)
2. Gerindra (13,39 persen)
3. Demokrat (7,46 persen)
4. PAN (6,90 persen)
Jumlah: 42,72 persen
Oposisi:
1. PDIP (16,78 persen)
2. PKB (10,49 persen)
3. NasDem (9,41 persen)
4. PKS (8,13 persen)
Jumlah: 44,81 persen
Baca juga: Bawaslu Jabar Temukan 44 Surat Suara yang sudah Tercoblos di Sejumlah TPS di Empat Kabupaten/Kota
Charta Politika
Berdasarkan quick count yang dirilis Indikator Politik (data masuk 92,3 persen), diprediksi akan ada 9 parpol yang lolos ke DPR RI.
Yakni PDIP (15,85 persen), Golkar (13,65 persen), Gerindra (13,57 persen), PKB (10,58 persen), PKS (9,92 persen), NasDem (8,76persen), Demokrat (7,66 persen), PAN (7,12 persen), dan PPP (4,04 persen).
Jika tidak ada partai yang menyeberang maka komposisi partai pendukung pemerintah dan oposisi di parlemen akan seperti ini:
Partai Pendukung:
1. Golkar (13,65 persen)
2. Gerindra (13,57 persen)
3. Demokrat (7,66 persen)
4. PAN (7,12 persen)
Jumlah: 42 persen
Oposisi:
1. PDIP (15,85 persen)
2. PKB (10,58 persen)
3. PKS (9,92 persen)
4. NasDem (8,76 persen)
5. PPP (4,04 persen)
Jumlah: 49,51 persen
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.