Klarifikasi, TKN Sebut Prabowo Belum Punya Keputusan soal Pangkas Subsidi BBM jika Jadi Presiden
TKN mengklarifikasi terkait rencana Prabowo bakal memangkas subsidi BBM jika terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Tim Kampanye (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengklarifikasi terkait Prabowo Subianto bakal melakukan pemangkasan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) jika menjadi Presiden.
Dikutip dari Reuters, Eddy mengatakan Prabowo belum mengambil keputusan terkait pemangkasan subsidi BBM tersebut.
Dia mengungkapkan pihaknya baru menyarankan kepada Prabowo untuk melakukan peninjauan saja.
Hal ini dilakukan demi memastikan agar subsidi BBM yang disebut menembus Rp 500 triliun itu benar-benar tepat sasaran yaitu diterima oleh masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan.
"Saya tidak bisa mengatakan (Prabowo) sudah setuju, tapi saran dari tim ahli agar beliau membuat anggaran negara lebih efisien," ujarnya kepada Reuters, Jumat (16/2/2024).
Sebelumnya, Eddy mengungkapkan saat diwawancarai Bloomberg Television pada Kamis (15/2/2024) kemarin, jika Prabowo dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka benar-benar menjadi presiden dan wakil presiden, maka bakal memangkas anggaran subsidi BBM demi merealisasikan program unggulan seperti makan siang gratis.
"Kami juga akan menemukannya (biaya program Prabowo) dengan mengurangi subsidi, subsidi yang tidak perlu," ujarnya dalam wawancara tersebut.
Sosok yang juga Wakil Ketua Umum PAN itu mengatakan bahwa upaya semacam itu bukan tanpa alasan lantaran 80 persen dari dana subsidi yang menembus Rp 350 triliun dinilai tidak tepat sasaran.
"Saat ini kita sedang melihat subsidi energi sebesar Rp 350 triliun di mana 80 persen ditargetkan utnuk mereka yang tidak memenuhi syarat untuk menerima subsidi."
"Sehingga, kami bakal menyesuaikan jumlah subsidi dari subsidi yang sebenarnya," tuturnya.
Pada wawancara tersebut, Eddy juga mengatakan bahwa Prabowo bakal meningkatkan rasio pajak demi membiayai sejumlah program.
Baca juga: TKN Prabowo-Gibran Luruskan Misinformasi Program Makan Siang Gratis Baru Terlaksana Tahun 2029
Dia mencatat bahwa penerimaan pajak Indonesia hanya setara dengan 10 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurutnya, nominal ini terlalu kecil dibanding negara tetangga yang mempunyai rasio sebesar 14 persen.
Program Makan Siang Gratis, Disebut Butuh Anggaran Rp 400 T
