TRIBUNNEWS.COM - Beredar kabar mengenai ditundanya penghitungan suara di beberapa daerah tingkat kecamatan.

Alasannya, karena menunggu perbaikan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami kendala dalam pembacaan data.

Atas hal tersebut, Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti memberikan kritik, bahwa hal itu hanya menambah catatan buram Pemilu 2024.

"Entah berlaku secara nasional atau tidak, tapi di beberapa daerah dilaporkan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dihentikan hingga Selasa. Alasannya, karena menunggu perbaikan Sirekap. Perekaman hasil pemilu melalui elektronik," kata Ray kepada Tribunnews.com Senin (19/2/2024).

Dikatakan Ray, kejadian tersebut juga semakin menguatkan kesimpulan bahwa ini adalah pemilu terburuk sepanjang era reformasi, buruk secara moral dan teknis.

Menurut Ray, tak ada alasan hukum yang dapat menghentikan penghitungan suara di tingkat manapun, karena alasan Sirekap lagi diperbaiki. 

"Penghitungan suara ditunda hanya bisa dilakukan jika terdapat sesuatu yang bersifat force majeure. Itupun hanya dilakukan di daerah, di mana kejadiannya berlangsung. Tidak dapat berlaku nasional," jelasnya.

Dalam hal ini, Ray menegaskan, Sirekap sebagai pelengkap saja, yang derajat hukumnya hanyalah PKPU, di bawah UU.

"Sangat tidak bisa diterima, ketentuan yang diatur oleh UU dapat dihentikan oleh aturan dibawahnya."

"Fungsinya untuk memberi informasi cepat kepada masyarakat tentang rekapitulasi suara berjenjang, tapi tidak menjadi pegangan," tegasnya.

Sebelumnya, informasi mengenai perintah menghentikan proses rekapitulasi suara ini diterima oleh caleg PDI Perjuangan (PDIP) dari daerah pemilihan Kalimantan Utara, Deddy Tevri Sitorus pada Minggu (18/2/2024).

Baca juga: Pusat Studi Demokrasi Beberkan Kejanggalan Hitungan Suara di Aplikasi Sirekap

Penghentian proses rekapitulasi suara disebut dilakukan di tingkat kecamatan di Kalimantan Utara (Kaltara).

"Ada informasi di daerah bahwa KPU pusat memerintahkan penghentian rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yang mana hal itu tidak dikonsultasikan dengan peserta pemilu dan Komisi II DPR," kata Deddy melalui keterangan tertulis.

Perludem Nilai Kepecayaan Masyarakat ke KPU Bisa Turun karena Sirekap 

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, kepercayaan masyarakat terhadap KPU bisa menurun karena aplikasi Sirekap yang bermasalah.

"Jika masih terdapat banyak kekurangan, maka trust masyarakat ke KPU bisa turun," kata Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati kepada Tribunnews.com, Sabtu (17/2/2024).

Khoirunnisa mengatakan, Sirekap sebetulnya bukan hasil resmi, melainkan hanya sebagai alat bantu.

Namun, walaupun alat bantu, tetap harus dipersiapkan dengan baik, karena salah satu fungsi dari Sirekap adalah untuk publikasi hasil.

"Untuk itu, salah satu caranya adalah mendorong nanti dilakukan audit terhadap aplikasinya," ujar Khoirunnisa.

Audit terhadap Sirekap tersebut penting dilakukan untuk menujukkan secara transparan kepada publik bagaimana Sirekap bekerja.

Guna menghindari tuduhan atau dugaan terjadi kecurangan Pemilu di level yang terstruktur, sistematis, dan masif.

"Tapi yang penting sebetulnya adalah Sirekap perlu terus didorong untuk bisa menampilkan data foto form C1 untuk semua jenis Pemilu secara cepat," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Fersianus Waku/Rahmat Fajar)