Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

KIPP Menilai Partai Kalah Pemilu 2024 harus Jadi Oposisi untuk Jadi Penyeimbang Pemerintahan 

Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Jojo Rohi nilai partai kalah Pemilu 2024 harus jadi partai oposisi.

Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in KIPP Menilai Partai Kalah Pemilu 2024 harus Jadi Oposisi untuk Jadi Penyeimbang Pemerintahan 
Tribunnews.com/Rahmat W. Nugraha
Pengamat politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Jojo Rohi di Jakarta Selatan. Pengamat politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Jojo Rohi menilai partai kalah Pemilu 2024 harus jadi partai oposisi. Hal itu dikatakan Jojo agar ada partai politik yang berperan menjadi penyeimbang, jalanannya pemerintahan yang akan datang. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Jojo Rohi menilai partai kalah Pemilu 2024 harus jadi partai oposisi.

Hal itu dikatakan Jojo agar ada partai politik yang berperan menjadi penyeimbang, jalanannya pemerintahan yang akan datang.

"Pada akhirnya apabila kita harus menerima hasil pemilu ini. Maka pelajaran yang paling penting, kita harus punya oposisi yang kuat," kata Jojo kepada awak di Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Karena itu menurut dia, semestinya PDI Perjuangan berperan sebagai oposisi di parlemen.

"Selain itu partai-partai yang berkoalisi di 01 dan 03. Bisa juga menempatkan diri sebagai oposisi," jelasnya.

Jojo kemudian menjelaskan mengapa hal itu penting. Dikatakannya dalam demokrasi itu mensyaratkan harus adanya oposisi yang kuat. 

"Kalau tidak ada oposisi yang kuat dampaknya seperti saat ini. Karena tidak ada yang mengkritisi pemerintah atau penguasa. Maka itu kita butuh oposisi yang kuat di parlemen untuk menguatkan kontrol terhadap pemerintah," kata Jojo.

Baca juga: PDIP Siap Jadi Oposisi, Ini Respon Jokowi

BERITA REKOMENDASI

Ia menegaskan hal itu merupakan konsep konsistensi dari Trias Politika: Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. 

"Kekuasaan harus dibagi agar ada saling kontrol antara ketiganya," jelasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas