Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Guru Besar Fakultas Hukum UMY Berharap Setelah Pemilu 2024, Lahir Partai Politik Oposisi yang Kuat

Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta harap pasca-Pemilu 2024 ada parpol kuat jadi oposisi untuk jadi penyambung lidah rakyat di pemerintahan

Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Guru Besar Fakultas Hukum UMY Berharap Setelah Pemilu 2024, Lahir Partai Politik Oposisi yang Kuat
Tribunnews.com/Rahmat W. Nugraha
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Iwan Satriawan di Jakarta Selatan. Iwan Satriawan berharap pasca Pemilu 2024 ada partai politik yang kuat jadi oposisi untuk menjadi penyambung 'lidah' rakyat di pemerintahan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Iwan Satriawan berharap pasca Pemilu 2024 ada partai politik kuat yang jadi oposisi untuk menjadi penyambung 'lidah' rakyat di pemerintahan.

"Saya berharap ada yang berani oposisi dan suaranya harus cukup signifikan. Sehingga kita bisa melihat kompetisi politik yang lebih indah," kata Iwan di Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024).

Karena partai politik oposisi, kata Iwan membantu rakyat untuk bersuara.

Kalau oposisi tidak kuat, menurutnya rakyat tidak punya penyalurnya.

Maka atas hal itu dikatakan Iwan, rakyat akan mencari jalannya sendiri untuk bersuara.

"Kemudian masyarakat madani menjadi cek dan penyimbang lapis ketiga," jelasnya.

Kemudian Iwan juga menilai gaya rekonsiliasi merangkul pihak berseberangan yang digaungkan para politisi, menurutnya tak akan membuat Indonesia jadi bangsa yang besar.

Berita Rekomendasi

"Kita tidak bisa jadi bangsa besar kalau begitu. Syarat negara maju itu kan kalau masyarakat madani kuat. Ciri masyarakat madani yang kuat itu independen, begitu juga dosen dan profesor," jelasnya.

Baca juga: Soal Hak Angket DPR, Pakar Sebut Bisa Perbaiki Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Selanjutnya 

Dikatakannya dirinya sebagai seorang profesor punya kewajiban moral untuk mengingatkan pemerintah jika ada suatu hal yang keliru.

"Sekarang saya sebagai profesor punya kewajiban moral dan intelektual untuk mengingatkan pemerintah," tegasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas