TRIBUNNEWS.COM - Pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka disebut berencana membentuk kementerian baru.

Lembaga tersebut akan difokuskan untuk menjalankan program makan siang dan susu gratis yang sebelumnya dijanjikan paslon ini saat kampanye Pilpres 2024.

Hal tersebut diungkap Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Arief Rosyid Hasan saat menghadiri acara Apreciation Dinner yang digelar Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Indonesia Maju di Menara Digital, Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024) malam.

“Bocorannya itu yang paling pertama, yang tengah disusun sekarang ini adalah program makan siang gratis."

"Bahkan Pak Prabowo-Mas Gibran infonya sedang rapat untuk membicarakan ada kementerian atau lembaga yang khusus eksekusi makan siang gratis ini,” kata Arief, dikutip dari WartaKotaLive.com.

Arief menegaskan, program makan siang gratis nantinya akan dieksekusi usai Prabowo-Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Arief meyakini, program makan siang dan susu gratis untuk anak-anak maupun ibu hamil akan memberikan efek berganda, terutama bagi perekonomian warga.

Ini karena pemerintah akan merangkul pelaku UMKM untuk membantu penyediaan makan siang dan susu gratis.

“Nah kalau makan siang gratisnya UMKM dan lain-lainnya sudah pasti akan jalan,” ujar mantan Komisaris PT Bank Syariah Indonesia (BSI) ini.

Kendati demikian, saat ini TKN belum menghitung jumlah penerima manfaat makan siang dan susu gratis pada tahun pertama atau 2025 mendatang.

Sementara, Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan pihaknya harus terlebih dahulu menghitung ruang fiskal untuk mulai merealisasikan program ini.

Baca juga: Awas, Ada Potensi Utang Baru Tanpa Realokasi Subsidi di Program Makan Siang dan Susu Gratis

"Belum dihitung pasti karena kita harus mengetahui berapa ruang fiskal yang tersedia," kata Drajad, Selasa (20/2/2024).

Lebih lanjut, menurut Drajad, harus ada persiapan mendalam dulu untuk pelaksanaan program makan siang dan susu gratis.

Termasuk pendataan jumlah lembaga dan aparat di daerah termiskin, tertinggal atau terluar.