Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Co-captain Timnas Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) Sudirman Said menilai hak angket soal dugaan kecurangan pada Pilpres bukan lagi untuk membuktikan siapa pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang menang pilpres.

Menurut Sudirman, hak angket soal dugaan kecurangan perlu dibahas di DPR untuk membuktikan bahwa Indonesia masih menjaga norma-norma etika dan kepatutan dalam menjalankan praktik bernegara.

Baca juga: VIDEO Respons Ganjar Soal Jimly Anggap Hak Angket Hanya Gertakan Politik: Kami Tak Pernah Menggertak

"Bukan lagi soal kalah menang siapa yang menang siapa yang kalah, tapi lebih kepada kita harus berjuang sekuat tenaga meluruskan kembali praktik-praktik bernegara,” kata Sudirman di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2024)

Karena itulah, dirinya mewakili publik pendukung AMIN dan juga para relawan AMIN berharap hal angket bisa terealisasi di DPR.

"Jadi kita akan teriakkan terus sesuai dengan kemauan kita masing-masing, hak angket mudah-mudahan terjadi lewat jalur parlemen,” kata dia.

Menurutnya, masyarakat perlu bersuara jika memang menemukan tindakan menyimpang dalam kehidupan bernegara.

Baca juga: Adian PDIP Bantah Pernyataan Majelis Kehormatan PPP Soal Hak Angket Rawan Perpecahan

Sudirman mencontohkan, jika dalam suatu anggota keluarga ada anak yang melanggar hukum, maka anggota keluarga lainnya tak boleh diam. 

Anggora keluarga lain seharusnya bersuara untuk menjaga kehormatan keluarga.

"Cara meributkannya jangan menimbulkan aib bagi keluarga, ya tapi harus diributkan. Harus diteriaki, harus disampaikan bahwa itu salah, untuk menunjukkan bahwa kita masih menjunjung tinggi norma,” kata Sudirman.

Dikatakan Sudirman, jika di Indonesia ada pihak yang melakukan tindakan menyimpang baik itu etika dan norma, bahkan hingga menjalankan praktik nepotisme, masyarakat lainnya tidak boleh diam dan harus teriak.

“Harus dikencangkan teriakkan itu untuk membangunkan seluruh warga supaya bahu-membahu meluruskan kembali jalannya bernegara gitu,” sambungnya.

Sebelumnya, Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR RI.

Ganjar mengatakan, pihaknya juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.