TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Masyarakat Indonesia diminta menyikapi hasil pemilu secara dewasa, tanpa mudah terprovokasi maupun memprovokasi.

Imbauan ini disampaikan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jateng, KH Tafsir.

Dikutip dari Tribun Jateng, Sabtu (24/2/2024), ia mengatakan, urusan Pemilu hendaknya menjadi fokus utama bagi kontestan dan pihak berwenang, baik itu partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta timnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia mengingatkan, jika warga terprovokasi, situasi akan semakin memanas. Namun, ia menegaskan bahwa proses pemilu memiliki prosedur dan aturan yang harus diikuti.

Apabila semua pihak mematuhi prosedur tersebut, maka diyakininya pemilu akan berjalan dengan baik.

"Mengenai hasil pemilu, kita harus menerima dengan lapang dada apa pun yang terjadi. Para pihak yang kalah diharapkan tidak bertindak dengan sikap yang kasar, sementara pihak yang menang diminta untuk tidak bersikap sewenang-wenang. Semua ini adalah demi Indonesia," tambahnya.

Tafsir menegaskan bahwa kemenangan dalam pemilu adalah kemenangan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya bagi kelompok tertentu. Inilah esensi dari demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan Hak Angket, Tafsir menyarankan agar hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebijaksanaan.

"Kalau itu tidak menghasilkan kemaslahatan, kebaikan untuk semua, ya mending ditempuh melalui jalur lain yang lebih maslahat, tanpa mengurangi keadilan dan kejujuran hasil pemilu," tandasnya.

Tetap bisa jaga kerukunan

Sebelumnya, Tokoh Agama Romo Benny Susetyo menilai masyarakat diyakini tetap bisa menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah hiruk pikuk yang timbul setelah Pemilu 2024.

Untuk mendukung hal itu, penyelenggara Pemilu harus bekerja profesional.  

“Kita yakin masyarakat mampu menjaga kerukunan dan kedamaian, maka dibutuhkan sekarang bagaimana kualitas Pemilu dijaga dengan menegakkan nilai moralitas publik serta penegakkan hukum bagi pelangaran hukum,” ujarnya, Sabtu(24/2/2024). 

Usai pencoblosan, Rabu, 14 Februari 2024 banyak elite politik mempermasalahkan proses Pemilu yang diduga tidak sebagaimana mestinya. Indikatornya bermacam-macam.

Termasuk kekacauan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam mencatat perolehan suara.

“KPU dan Bawaslu harus bekerja secara profesional dan menunjukkan kepada publik untuk menjaga kenetralan demi Pemilu yang bermartabat, berlaku adil, fair, transparan. Maka masyarakat akan bisa menerima hasil Pemilu,” ujar Romo.

Sumber: Tribun Jateng