Ia mengatakan, pagu anggaran untuk program makan siang gratis bisa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perubahan pada Juni 2025, apabila Prabowo-Gibran resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Kendati demikian, Mahfud mengaku tidak ingin ambil pusing terkait hasil rapat kabinet tersebut.

"Ya enggak apa-apa, mungkin antisipasi. Kalau nanti diputuskan menang, ini programnya. Mungkin saja itu."

"Kan tidak apa-apa juga, Seumpama diputuskan tidak, ya mungkin programnya lain."

"Ya itu saja menurut saya, kan tidak apa-apa, masa mau protes sidang kabinet," pungkasnya.

Seiring dengan derasnya kritik terhadap Jokowi, Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono pun bersuara.

Dave menyebut tidak ada yang perlu dipermasalahkan atas aksi Jokowi membahas anggaran program makan siang gratis di hadapan menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM).

"Salahnya di mana?" ujar Dave, saat dikonfirmasi Senin.

Baca juga: PKS Minta Pemerintah Kaji Ulang Program Makan Siang Gratis: Rp 15 Ribu di Desa Beda dengan Kota

Dave menegaskan pembahasan program tersebut tidak salah dilakukan saat rapat kabinet.

Jokowi, kata dia, pembahasan itu dilakukan agar proses peralihan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin kepada Prabowo-Gibran bisa berjalan mulus.

"Dikarenakan komunikasi yang baik, dan juga agar terjalan perpindahan kekuasaan yang mulus, hal-hal yang merupakan program unggulan ada baiknya dibahas dalam pemerintahan saat ini," imbuhnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive.com dengan judul Mahfud MD Kritik Langkah Jokowi Bahas Anggaran Program Makan Siang Gratis di Rapat Kabinet

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Rahmat Fajar Nugraha, Wartakotalive.com/Nurmahadi)