“Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo-Gibran."

"Karena ini kan kita bahas APBN 2025 kalau kita bahas APBN 2025 presidennya kan sudah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi pasti,” sambungnya.

PDIP hingga Kubu AMIN Beri Kritik

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto sempat mengkritik isu Jokowi membahas anggaran program makan siang gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna,

Hasto menilai, belum saatnya pemerintah membahas program andalan Prabowo-Gibran itu, mengingat perhitungan resmi hasil Pilpres 2024 belum rampung dilakukan.

"Ya kalau kita melihat, pembahasan tidak tepat karena sekarang tahapan Pemilu Presiden ini baru memasuki tahap rekapitulasi."

"Sehingga ada upaya-upaya tertentu yang kemudian justru malah menimbulkan suatu tanda tanya, ketika konsolidasi kekuasaan secara masif dilakukan, termasuk pembahasan program makan siang gratis dari Pak Prabowo dan Mas Gibran sementara tahap Pemilu Presiden belum selesai," kata Hasto saat ditemui di Pelataran Menteng, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Hasto lantas mengungkapkan kecurigaan terkait skenario Pemilu 2024 yang sengaja dibuat.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mengedepankan aspek etika.

"Sehingga ada upaya sepertinya mau membangun skenario bahwa Pemilu sudah selesai, padahal rekapitulasi baru dilakukan," ucapnya.

"Ini tentu saja menyentuh aspek-aspek hukum dan aspek etika dari penyelenggara negara."

Senada dengan Hasto, Juru Bicara (Jubir) Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin), Billy David Nerotumilena turut melayangkan kritik.

Baca juga: Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis, Jubir Timnas AMIN Nilai Kurang Pantas

Billy menyebut Jokowi seharusnya tidak membahas anggaran program makan siang gratis dalam sidang kabinet.

"Berbicara program pemerintahan selanjutnya kurang pantas, pemilu belum selesai prosesnya, kabinet belum terbentuk," ungkap Billy.

Ia lantas mengungkit tingginya harga beras yang ini terjadi.

Daripada membahas anggaran makan siang gratis, kata Billy, Jokowi lebih baik memikirkan cara untuk mengatasi tingginya harga beras.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Fersianus Waku/Muhammad Deni Setiawan)