Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis, (29/2/2024).

Massa yang berasal dari Jabodetabek, Jawa Barat, Tangerang Raya, Serang, dan Cilegon memadati kawasan itu.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, mengungkapkan aksi massa kali ini membawa tiga tuntutan rakyat atau Tritura, yaitu turunkan harga bahan pokok, cabut omnibus law UU Cipta Kerja, dan tegakkan pemilu bersih, khususnya pemilihan legislatif.

“Kenapa Partai Buruh harus turun ke jalan, dan menjadi inisiator dalam gerakan melawan ketidakadilan,” ungkap Said Iqbal.

Dijelaskan Said Iqbal, kenaikan harga-harga barang pokok, seperti beras, telur, dan barang pokok lainnya, menyebabkan daya beli masyarakat berkurang hingga 30 persen lebih. 

Kondisi tersebut diperparah dengan kenaikan upah buruh tahun ini yang hanya berkisar 2-4 persen saja.

Oleh sebab itu, Partai Buruh mendesak dengan keras agar pemerintah bisa menurunkan harga bahan pokok segera. 

Terlebih, sebentar lagi bulan Ramadan tiba sehingga harga kebutuhan bahan pokok akan makin liar dan tak terkendali.

Menurutnya, meskipun harga beras melambung tinggi, hal itutidak menguntungkan petani sama sekali. Pasalnya, pemerintah merencanakan kembali melakukan impor beras dari negara tetangga. 

"Ini hanya menguntungkan petani luar negeri, bukan dalam negeri," ucap Said Iqbal.

Baca juga: Partai Buruh Temukan Proses Sirekap Tingkat Kecamatan Dihentikan Selama Tiga Hari karena Galat

Said lqbal menegaskan dalam aksi tersebut Partai Buruh menyerukan penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja. 

Dia menyebut parpol yang berkemungkinan besar masuk parlemen dan merumuskan aturan dan kebijakan adalah parpol pendukung omnibus law.

Said Iqbal mengimbau hakim Mahkamah Konstitusi (MK) segera mengabulkan judicial review (JR) yang diajukan oleh Partai Buruh dalam perjuangan menolak UU Cipta Kerja.

“Maka dari itu, Partai Buruh mendesak kepada MK, untuk segera mengabulkan JR tentang omnibus law yang diajukan oleh Partai Buruh,” katanya.

Pada kesempatan itu Said Iqbal juga berbicara tentang pentingnya penegakan Pemilu 2024 yang bersih, bukan hanya dalam gelaran pilpres, tetapi juga pileg.

Dia berpandangan gelaran pesta demokrasi kali ini penuh dengan kecurangan pada level Pileg yang diikuti Partai Buruh.

“Dari hasil hitung cepat dan kita bandingkan dengan real count dan Sirekap dari KPU, menunjukkan tingkat kecurangan dalam pemilu yang sangat tinggi. Dalam konteks ini, Partai Buruh tidak untuk menilai hasil pilpres karena tidak mendukung capres mana pun. Namun, dalam gelaran pileg, sangat kelihatan curang dan tidak bersih,” katanya.

Lebih lanjut, Said Iqbal turut menyampaikan bagaimana Partai Buruh menjadi korban kecurangan pemilu.

"Kemudian juga bahwa hasil Sirekap, real count dan hitung cepat dari lembaga survei yang ada, menunjukkan bahwa suara Partai Buruh terus semakin berkurang. Kalau kurangnya persentase mungkin bisa dimaklumi, tapi apakah benar bahwa suara perolehan dari Partai Buruh bisa stagnan di semua provinsi? Kan tidak mungkin," ujarnya.

Dia mengungkapkan beberapa kasus, misalnya dalam hasil perolehan di DPR RI Kalbar Dapil 1, suara Partai Buruh justru berkurang 4 ribu suara. 

Kemudian, perolehan di Dapil 13 Jabar untuk DPRD berkurang ratusan suara.

Baca juga: Sosok Yuni, PRT asal Cilandak jadi Caleg Partai Buruh, Bagaimana Perolehan Suaranya di Pemilu 2024?

"Pengurangan itu terkonfirmasi dan jauh lebih rendah dari quick count. Tentunya kecurangan ini sangat masif dan terstruktur," ujarnya.

Karena itu, Said pun menyebut gelaran pemilu kali ini menjadi yang terburuk sepanjang masa yang pernah ada di Indonesia, sejak tahun 1955.

Dari beberapa temuan tersebut, Partai Buruh akan membawanya ke dalam sengketa pemilu. 

Namun, Partai Buruh tidak akan melaporkannya kepada Bawaslu dan MK karena dinilai hanya akan menambah persoalan baru.

Oleh karena itu, Partai Buruh akan melakukan perlawanan melalui aksi massa seperti yang dilakukan hari ini.

Tidak berhenti sampai di situ, Partai Buruh bersama seluruh elemen masyarakat akan menduduki KPU Pusat. 

“Kita akan menginap dan bikin tenda di sana selama 3 hari, dan serentak di seluruh KPUD di Indonesia, yakni, di antara tanggal 10-23 Maret 2024. Dengan satu tujuan, tegakkan pemilu bersih," ujarnya.

(Tribunnews)