Massa Aksi Penolak Pemilu Curang Gelar Salat Zuhur Berjamaah di Depan Gedung DPR RI
Secara singkat, mereka melaksanakan salat Zuhur dengan panjagaan dari aparat kepolisian yang bertugas di lokasi.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan massa aksi yang mengatasnamakan Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi melaksanakan ibadah Salat Zuhur berjamaah di depan Gedung DPR/MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Pelaksanan ibadah salat Zuhur berjamaah itu dilaksanakan di sela mereka menggelar aksi dalam menolak proses pemilu yang dinilainya curang.
Baca juga: Demokrat Pertanyakan Usulan Hak Angket: Kalau Pemilu Brutal, Brutalnya di Mana?
Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi, mereka menggelar salat Zuhur karena adanya arahan dari orator di atas mobil komando.
"Bagi yang muslim ayok ambil wudhu, kita salat kita berdoa untuk demokrasi negara ini, buat ibu-ibu yang sedang hadas, gapapa duduk aja," kata orator tersebut.
Tak berselang lama, terdengar suara adzan berkumandang dari pengeras suara yang terpasang di mobil truck tersebut.
Baca juga: Fraksi PDIP, PKS dan PKB Kompak Suarakan Hak Angket saat Rapat Paripurna
Setelahnya, massa aksi terlihat menyusun banner, spanduk hingga tikar yang dibawa untuk dijadikan alas salat.
Secara singkat, mereka melaksanakan salat Zuhur dengan panjagaan dari aparat kepolisian yang bertugas di lokasi.
Sebagai informasi, Aksi tersebut digelar bersamaan dengan agenda rapat paripurna para anggota DPR RI dalam pembukaan masa sidang IV tahun 2023-2024.
Dalam tuntutannya, massa aksi menyayangkan terkait proses Pemilu khususnya Pilpres 2024 ini terendus kecurangan.
Massa aksi meyakini kalau apa yang terjadi dalam Pemilu 2024 ini merupakan arahan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Atas hal itu, mereka meminta dan mendesak DPR RI untuk melaksanakan hak angket perihal kecurangan pemilu.
"Para anggota DPR yang kami hormati, laksanakan hak angket kalian, tolak pemilu curang, rezim telah membohongi rakyat," kata seorang orator di atas mobil komando.
Tak hanya itu, setidaknya ada 15 poin yang dituntut massa aksi dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi tersebut.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.