Respons PKB Soal NasDem dan PPP Tak Serukan Hak Angket Saat Rapat Paripurna
Partai NasDem dan PPP tidak menyuarakan hak angket dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (5/3/2024).
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Wahyu Aji
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem dan PPP tidak menyuarakan hak angket dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (5/3/2024).
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luluk Nur Hamidah menilai, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing.
Sebab pendapat yang disuarakan pada Rapat Paripurna kemarin baru sebatas pandangan anggota dewan.
"Saya kira mungkin masing-masing punya pertimbangan dan menghemat informasi ke media, karena memang secara official kita belum summit hak angket itu ke DPR. Kemarin itu baru pengumuman, jadi warming up," kata Luluk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Ada pun pada Rapat Paripurna kemarin, hanya Fraksi PKS, PKB dan PDIP yang menyuarakan hak angket dugaan kecurangan pemilu.
Luluk yang juga anggota DPR Fraksi PKB ikut menyuarakan hak angket.
"Banyak sekali yang menitip agar DPR jangan diam, DPR waktunya melakukan langkah-langkah politik karena ini memang langkah politik gitu," ujarnya.
Luluk menambahkan, bahwa konstitusi menjamin DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki adanya dugaan kecurangan, dan abuse of power dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
Sehingga lewat hak angket ini dugaan kecurangan tersebut bisa terjawab.
Baca juga: NasDem Ajak Seluruh Fraksi di DPR RI Termasuk Partai Koalisi 02 Usulkan Hak Angket Pemilu
"Mulai proses dan kemudian pelaksanaan pemilu, proses pemilu, pelaksanaan pemilu, sampai mungkin juga hasil pemilu dan hal-hal terkait dengan ini semuanya sehingga biar semuanya titik terang," pungkasnya.
