Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mencermati pidato Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Muhammad Jusuf Kalla atau JK di Universitas Indonesia pada Kamis (7/3/2024).

Mahfud MD menekankan pada pandangan JK soal perlunya hak angket terkait pemilu 2024 digulirkan di DPR karena pemilu tahun ini adalah yang terburuk sepanjang sejarah.

JK, kata Mahfud, juga memandang hak angket perlu dilakukan agar apa yang terjadi dalam Pemilu 2024 ini tidak menjadi tradisi kenegaraan di mana pemenang pemilu hanya yang paling berkuasa.

"Dan kalau ini tidak ada angket, nanti akan menjadi tradisi ketatanegaraan, di mana setiap pemilu, orang yang akan menang itu orang yang paling punya akses ke kekuasaan dan paling punya uang, dan mau menyalahgunakan uang, itu kata pak JK ya," kata Mahfud usai olahraga di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat (8/3/2024).

Baca juga: NasDem Bakal Ajukan Hak Angket Setelah Pengumuman Real Count KPU

"Dan menurut saya itu pandangan seorang negarawan. Kalau saya mengatakan itu, (kata orang) 'Ah Pak Mahfud paslon'," sambung dia.

Menurutnya, ceramah yang disampaikan JK sangat bagus karena mencerminkan pandangan seorang negarawan.

Ia juga menekankan pandangan JK yang mengatakan pemilu terburuk ini harus diklarifikasi melalui proses angket.

Karena hal terebut dapat menyebabkan krisis politik sementara itu krisis ekonomi diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat.

"Kalau politiknya belum selesai lalu ketemu (krisis ekomomi), yang menjadi korban nanti negara. Ini Pak JK yang saya pahami dari ceramahnya," kata dia.

Baca juga: Ahok: Terlalu Banyak yang Sumir dalam Pemilu, Penting untuk Dilakukan Adalah Memproses Hak Angket

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla alias JK mengatakan pemilihan umum (Pemilu) 2024 terburuk dalam sejarah Indonesia.

Ia menyebut dalam sejarah, demokrasi di Indonesia diterapkan secara bermacam-macam mulai dari demokrasi terpimpin pada zaman Presiden Soekarno (Bung Karno).

Selanjutnya, kata JK, pada era Presiden Soeharto menganut sistem demokrasi Pancasila.

"Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka, walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang kita hadapi," kata dia saat menghadiri sebuah diskusi di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat pada Kamis (7/3/2024).