Akademisi Soal Partai Oposisi Pemerintah: Jangan Lihat Jangka Pendek, Tapi Kepentingan 2029
Titi Anggraini ikut menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI, Jusuf Kalla bahwa tak partai politik yang didirikan untuk menjadi oposisi.
Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Adi Suhendi

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengajar Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini ikut menanggapi pernyataan Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI, Jusuf Kalla bahwa tak partai politik yang didirikan untuk menjadi oposisi atau lawan dari pemerintahan.
Menurut Titi terkait oposisi itu jangan dilihat dalam jangka pendek.
Tapi kepentingan jangka panjang.
Ia mencontohkan bagaimana suksesnya PDIP ketika menjadi oposisi, setelahnya mendapatkan insentif dari publik.
"Saya kira kepentingannya bukan hanya jangka pendek, kepentingannya juga untuk 2029. Justru dengan peran oposisi yang terukur, belajar dari pengalaman PDIP. Masyarakat juga memberikan insentif kemudian memilih PDIP dalam proses pemilu berikutnya," kata Titi kepada Tribunnews.com di UI Depok, Jumat (8/3/2024).
Baca juga: Titi Anggraini : Demokrasi Sehat Butuh Oposisi Kuat agar Tidak Lahir Kebijakan Sewenang-wenangan
Ia mengatakan oposisi jangan hanya melihat kepentingan bagi-bagi kue dan kekuasaan.
Tetapi juga kepentingan demokrasi jangka panjang dan kepentingan eksistensi partai dan masa depan partai yang lebih menjanjikan.
"Selain menyehatkan demokrasi masyarakat kita dalam prakteknya memberikan insentif kepada partai-partai oposisi, karena melihat ada konsistensi," katanya.
Titi mencontohkan misalnya PDIP ketika mereka 10 tahun menjadi oposisi.
Baca juga: Sepakat dengan JK, PKB: Mana Ada Partai Didirikan untuk Kalah dan Jadi Oposisi
"Mereka juga setelahnya 10 tahun menjadi bagian dari partai pendukung pemerintah," jelasnya.
Sebelumnya Wakil Presiden ke 10 dan 12 RI, Jusuf Kalla menyebut tak ada satupun partai politik yang didirikan untuk menjadi oposisi atau lawan dari pemerintahan.
Menurutnya oposisi adalah kecelakaan bagi Parpol yang selalu pragmatis dalam mengambil keputusan.
Pasalnya untuk menjalankan visi misi partai, sebuah parpol harus berada di pemerintahan.
"Sekali lagi tidak ada partai yang didirikan atau mau jadi oposisi, oposisi bagi partai adalah kecelakaan. Jadi karena itu banyak pragmatis," ujar JK dalam acara diskusi di FISIP UI, Depok Jawa Barat pada Kamis (7/3/2024).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.