TRIBUNNEWS.COM - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu 2024 ugal-ugalan.

Selain perhitungan suara di real count yang tidak jelas, Mahfud MD menilai KPU juga tak mengindahkan peringatan soal pelanggaran etik yang terjadi di dalam komisinya.

Mahfud MD meminta agar KPU jujur dalam melakukan perhitungan suara.

"Tapi, audit (digital forensik sistem IT Sirekap) ini penting agar ke depannya orang tidak ugal-ugalan seperti KPU sekarang."

"(KPU) sudah diperingatkan pelanggaran etik beberapa kali. Itu kan sebenarnya secara moral seharusnya sudah mundur lah, tapi ya mereka nggak mau juga."

"Mungkin, terikat kontrak untuk tidak mundur," kata Mahfud MD usai olahraga di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat (8/3/2024).

Diketahui, perhitungan suara menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) berulangkali mengalami pemindahan server penyimpanan data, bahkan sampai 10 kali.

Ia pun meminta agar data Sirekap diaudit demi terbukanya perhitungan suara.

"Oleh sebab itu, saya usulkan audit digital forensik untuk menilai IT dan Sirekap, terutama KPU."

"Karena sudah ada fakta-fakta digital bahwa (server) itu berpindah sekian kali dan itu siap dipersentasikan," jelas Mahfud MD.

"Mereka mengatakan ini sudah diaudit, siapa yang mengaudit mereka? Kalau mengaudit kok masih terjadi seperti itu, kalau memang sudah diaudit?"

Baca juga: KPU Gelar Rekapitulasi Suara Nasional 38 Provinsi, Prabowo-Gibran Unggul di Yogyakarta

"Makanya perlu audit independen, KPU harus berani untuk membuka dirinya kalau mereka jujur," tegas Mahfud MD.

Menurut Mahfud MD, KPU perlu mengakui ketidakmampuan mengendalikan sistem IT Sirekap, karena tidak memiliki ahli IT.

Ia pun menantang KPU untuk melakukan audit tersebut karena tidak ada kaitannya dengan hasil pemilu.