Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin meyakini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak akan mengajukan hak angket DPR untuk usut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Diketahui hak angket DPR terus disuarakan banyak pihak yang bertujuan untuk menyelediki dugaan kecurangan di Pemilu 2024.

Sementara itu, tiga fraksi di DPR telah menyuarakan hak angket saat menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, pada Selasa (5/3/2024). Ketiga fraksi itu yakni PKS, PKB dan PDIP.

Sedangkan, NasDem dan PPP masih belum memutuskan terkait setuju atau tidaknya hak angket Pemilu 2024.

Baca juga: Soal Pengajuan Hak Angket DPR, Pengamat: PPP Tidak Cukup Berani, NasDem Masih Tarik Ulur

"Kalau dari PPP sendiri menyatakan bahwa tidak penting hak angket. Tidak mendorong lagi hak angket. Kalau saya melihat sesuai dan analisa bahwa PPP itu kemungkinan besar tidak akan mendorong hak angket," kata Ujang kepada Tribunnews.com Jumat (8/3/2024).

Ujang mengatakan bahwa PPP tetap ada di pemerintahan.

Artinya saat ini pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan bergabung dengan pemerintahan selanjutnya Prabowo-Gibran.

Baca juga: Soal Hak Angket, PPP Tegaskan Masih Fokus Kawal Rekapitulasi dan Kaji Pendapat Majelis

"Jadi saya melihat wajar jika kemarin PPP tidak berkomentar," jelasnya.

Ia meyakini nantinya dukungan PPP akan mengarah ke pemerintah baru Prabowo-Gibran.

"Sekaligus menunggu pengumuman hasil rekapitulasi suara KPU di 20 Maret nanti," ucapnya.